Hari ini, AJI Jakarta menggelar pemutaran film Balibo Five yang telah dilarang oleh Menbudpar Jero Wacik.  Sayangnya, saya banyak sekali kesibukan sehingga tidak bisa menghadirinya. JIFFEST sendiri juga tetap memutar film itu. Kemungkinan karena larangan dari Menbudpar masih berupa perintah lisan dan belum dituangkan dalam surat resmi sehingga baik Lembaga Sensor Film (LSF) maupun kepolisian belum bisa bertindak.

Film itu sendiri menceritakan versi Australia tentang tertembaknya 5 orang wartawan asal negeri kangguru itu di Timor Portugis saat wilayah itu diintegrasikan ke dalam wilayah Republik Indonesia pada 1975. Namanya kemudian berubah menjadi Timor-Timur dan menjadi provinsi ke-27 negeri ini. Selama itu pula dari 1975 hingga 2001 provinsi termuda itu menjadi “duri dalam daging” bagi republik. Sebabnya, integrasi tak pernah tuntas, antara lain dengan dijadikannya provinsi itu sebagai “Daerah Operasi Militer” yang nota bene merupakan wilayah perang. Penetapan status itu membuat gubernur secara de jure berada di bawah perintah komando militer. Maka, aparat militer pun menjadi “warga negara kelas satu” di sana.

Dengan status itu, perlakuan sewenang-wenang kerap terjadi. Mulai dari penembakan hingga perkosaan. Tapi, tak satu pun kasus itu diusut. Aparat TNI yang melakukan kebejatan seolah “kebal hukum”. Tiadanya penegakan hukum kepada segelintir oknum TNI yang sewenang-wenang itu pada akhirnya harus membuat republik ini membayar mahal harganya. Selain nama TNI buruk di mata internasional, Indonesia pun bertahun-tahun lamanya menjadi negara yang masuk daftar hitam dalam penegakan HAM.

Saya pribadi berpendapat, sebenarnya secara geografis maupun etnologis-sosiologis-antropologis, wilayah itu sudah selayaknya menjadi bagian kita. Tentu, saya tahu sejarah dan bagaimana Timor-Timur menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri A.S. di Asia untuk menangkal pengaruh komunisme-sosialisme. Mengingat saat itu masih dalam kondisi “Perang Dingin”, A.S. kuatir Timor-Timur akan jatuh ke tangan blok Pakta Warsawa. Maka, direstuilah Soeharto untuk menggunakan kekuatan militer demi mempercepat proses integrasi wilayah itu.

Sejarah panjang tersebut makin menorehkan luka saat Presiden B.J. Habibie terburu-buru memutuskan untuk membolehkan referendum bagi rakyat Timor-Timur guna menentukan nasib sendiri. Padahal, saat itu Menlu Ali Alatas sudah tinggal selangkah lagi untuk mengunci agar masalah Timor-Timur dipetieskan dan resmi menjadi wilayah R.I. selamanya di Majelis Umum PBB. Apa mau dikata, dalam jajak pendapat rakyat Timor-Timur yang oleh pihak kita diragukan keabsahannya itu, pihak yang memilih merdeka menang. Maka, jadilah negara baru berdiri pada 20 Mei 2001.

Bagi saya pribadi, itikad buruk Australia terlihat jelas di sini. Selain pasukan Interfet didominasi Australia, perjanjian eksplorasi minyak di celah Timor ternyata segera ditandatangani hanya 3 bulan pasca Timor-Timur merdeka. Padahal, dalam perundingan dengan Indonesia perjanjian itu sangat alot dan tidak kunjung mencapai kata sepakat lebih dari 20 tahun. Apalagi, dengan pembuatan film ini yang secara teknis melukai kita.

Entahlah, saya memang nasionalis. Dan saya sepakat dengan argumen Jero Wacik bahwa kepentingan negara harus diletakkan di atas segalanya. Akan tetapi, saya pikir itu tidak harus dilakukan dengan menutupi kebenaran. Seperti halnya dulu film Schindler’s List (1993) sempat dilarang oleh Menteri Penerangan hanya karena dianggap dapat menyebarkan perasaan pro-Yahudi, saya berpendapat  pelarangan Balibo Five pun sebenarnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Andaikata pun pengadilan Australia hendak membuka kembali kasus ini, jelas di luar yurisdiksi mereka karena meskipun pelakunya oknum aparat TNI, toh mereka tak berhak menghukum warga negara lain.

Karena itu, tak perlulah pelarangan film macam itu terulang lagi. Meski melukai perasaan sebagai bangsa, film tak akan berpengaruh banyak. Menonton film Schindler’s List tidak akan membuat kita sepakat pada Ahmadinejad yang berpendapat bahwa holocaust itu isapan jempol belaka. Tapi sebaliknya bagi yang punya hati nurani justru akan mengecam tindakan kejam yang dilakukan Nazi pada rakyat biasa -bahkan anak-anak- pada masa Perang Dunia II. Nilai universalnya adalah: pembunuhan itu terkutuk, siapa pun yang melakukannya. Maka, alih-alih cuma melarang film, alangkah baiknya bila pemerintah mengadakan penyelidikan menyeluruh untuk membongkar kasus “terorisme oleh negara”. Tidak hanya di Timor-Timur, tapi juga di Aceh, Papua, Maluku, Priok dan kasus-kasus “dark number” lainnya.

Di negeri ini, yang namanya aparat keamanan seolah jadi dewa atau menduduki kelas tersendiri. Kalau Anda sedikit mau memperhatikan, semasa Orde Baru berkuasa banyak tindakan yang mencerminkan hal ini. Misalnya saja apabila naik angkutan umum banyak yang merasa tidak perlu membayar. Bahkan di daerah banyak pula yang tidak membayar seusai makan di warung atau mengambil sesuatu di toko. Petantang-petenteng bak centeng banyak mereka lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Malah, tayangan televisi terutama komedi tidak diperbolehkan menampilkan aparat keamanan dalam citra negatif bahkan sekedar jadi bahan guyonan sekali pun. Aparat keamanan di sini tidak hanya ketiga matra TNI dan Polri yang waktu itu tergabung dalam ABRI, tapi juga aparat keamanan sipil seperti Satpam atau unsur pertahanan sipil seperti Hansip, Menwa, Kamra dan Ratih.

Bahkan, hingga kini, kita masih bisa menyaksikan banyaknya perlakuan istimewa atau privilege yang mereka nikmati. Misalnya saja potongan harga tiket saat akan naik kereta api atau pesawat terbang. Dalam berlalu-lintas kendaraan berplat TNI/Polri bebas 3-in-1 yang memang dibolehkan dalam Perda DKI, akan tetapi yang dilarang seperti melintas di jalur khusus busway pun tak ditindak.

Walau begitu, ada upaya perbaikan yang dilakukan pasca reformasi 1998. Pemisahan Polri dari TNI dalam wadah ABRI membuahkan dilakukannya reformasi internal di kedua lembaga aparat keamanan negara itu. Pencabutan doktrin Dwifungsi ABRI membuat TNI/Polri secara bertahap menarik diri dari politik praktis yang diwujudkan dengan meniadakan keterwakilannya di MPR. Demikian pula langkah reformasi termasuk upaya lebih mengedepankan peran Polri dalam menangani masalah keamanan dalam negeri. Acara televisi pun kini sudah bisa menampilkan aparat keamanan non TNI/Polri dalam citra negatif atau dijadikan bahan lawakan.

Namun saya sungguh menyayangkan masih minimnya tindakan perlindungan hukum untuk warga negara dari kewenangan besar aparat keamanan. Dengan alasan menjaga keamanan, aparat keamanan seakan berhak melakukan apa saja kepada siapa saja. Di awal masa SBY berkuasa tahun 2004, tepatnya pada 17 November 2004 jam 07.50 WIB kalau Anda ingat sempat terjadi kecelakaan lalu-lintas berupa tabrakan beruntun di jalan tol Jagorawi yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 7 luka-luka. Gara-garanya polisi lalu-lintas tiba-tiba menyetop arus lalu-lintas di jalan tol yang akan dilalui konvoi kepresidenan SBY. Namun alih-alih menghukum polisi lalu-lintas yang telah menyetop lalu-lintas di jalan tol (yang mestinya bebas hambatan itu), malah korban kecelakaan yang dihukum. (arsip berita di sini). Polisi dikatakan telah memenuhi Protap (Prosedur Tetap) yang saya yakin sama dengan masa Soeharto berkuasa. Bedanya, selama 32 tahun Presiden kedua Indonesia berkuasa, tidak pernah terjadi kecelakaan semacam itu. Terus-terang saya merasa terusik rasa keadilannya atas “kasus kecil” itu, yang mungkin sudah dilupakan banyak orang -kecuali kerabat korban tentunya- karena banyaknya hal-hal lain mendominasi pemberitaan media massa.

Kasus “Cicak vs Buaya” yang tengah hangat ini juga menunjukkan hal dan pola serupa. Adanya tindakan menafsirkan hukum sesuai kepentingan aparat keamanan sendiri. Meski untuk kasus ini SBY bertindak untuk menenangkan rasa keadilan yang diinginkan rakyat.

Dan hari ini saya geram membaca berita di harian Sinar Harapan (p.10) yang menyebutkan adanya tindakan pelecehan oleh aparat keamanan yang bukan TNI/Polri, tapi cuma Satpam di Carrefour Mal Emporium Pluit Junction, Penjaringan-Jakarta Utara. Cuma gara-gara dituduh mencuri, gadis belia DM (21)  digelandang dan diperiksa badannya dengan cara dibuka pakaiannya hingga terlihat pakaian dalamnya di depan Satpam pria. Padahal, kedua orangtuanya ada di tempat dan sudah membantah tuduhan dan memang tuduhan itu tidak terbukti sama sekali.

Tindakan macam ini seharusnya bisa dihukum berat dengan pemecatan, karena seperti slogan Kopassus “kehormatan adalah segala-galanya”, maka tindakan sewenang-wenang macam itu sebenarnya menodai kehormatan korps. Seperti halnya tindakan main mata antara petinggi Kejagung dan Polri dengan Anggodo, seharusnya paradigmanya lebih baik amputasi satu kaki daripada seluruh badan jadi rusak karena penyakitnya menjalar. Karena bila tidak kehormatan korps Polri dan Kejagung akan ternoda. Maka, sebenarnya reformasi belum selesai, kita harus lebih dalam lagi menjadikan semua orang sama di muka hukum. Bahkan bagi aparat keamanan yang seharusnya menegakkan hukum, bukan malah mengangkangi dan mengakalinya.

“2010, tidak ada lagi polisi aneh-aneh, buruk dan jelek.”

VIVAnews - Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri membenarkan bahwa Kepolisian bersama sejumlah lembaga lainnya akan melakukan reformasi birokrasi pada tahun depan.

“Kamis pagi sudah ada penjelasan Menkeu Sri Mulyani, ada anggaran reformasi birokrasi, untuk polisi, TNI, kejaksaan,” ujar Jenderal Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis malam, 5 November 2009.

Melalui program reformasi birokrasi, pemerintah akan melakukan remunerasi yang berujung pada kenaikan penghasilan secara tajam para pegawai atau aparat di instansi yang mengikuti program tersebut.

Kenaikan ini berbeda dengan kenaikan rutin 5-15 persen yang biasanya diberikan setiap tahun untuk mengimbangi inflasi. Contohnya pejabat eselon satu di Depkeu yang paling awal menjalankan reformasi birokrasi, gaji mereka naik berkali lipat menjadi di kisaran Rp 40 jutaan.

Namun demikian, instansi yang mengikuti program reformasi, termasuk kepolisian dan kejaksaan yang terus menerus dapat sorotan tajam dalam kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja secara profesional dan tidak ada lagi cerita main di belakang.

“Pada 2010, tidak ada lagi polisi yang aneh-aneh, buruk dan jelek,” kata Jenderal Bambang.

Menurut Menkeu, pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program reformasi birokrasi tahun depan Rp 10 triliun. “Jumlah ini, untuk reformasi birokrasi di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani,  Rabu 4 November 2009.

Selain polisi, TNI dan kejaksaan, kenaikan itu akan diterapkan di Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan BPKP.

From : Vivanews.com