Setidaknya ada lima ritel moderen yang tengah mengembangkan program percontohan (pilot project) ‘Pojok Demo Sahabat UKM’. Pojok UKM ini berfungsi untuk memfasilitasi produk-produk baru dan non-baru usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memamerkan stand khusus di ritel moderen. Lima ritel itu antara lain Hypermart, Giant, Tip Top, Alfamart, dan Indomaret.

Program ini merupakan dalam rangka memfasilitasi akses produk UKM baru yang masuk ke pasar moderen, termasuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Untuk tahap awal program ini diikuti oleh 54 UKM terpilih termasuk bidang makanan dan minuman. “Ini untuk meningkatkan daya saing, mutu dan memfasilitasi produk UKM masuk ke pasar ritel moderen,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam acara peluncuran pojok demo sahabat UKM di kawasan Hypermart Puri Indah Kembangan, Jakarta, Rabu (23/12/2009).

Dikatakannya sebagai program percontohan, pojok UKM ini akan berlangsung selama 6 minggu dari tanggal 23 Desember 2009 hingga 7 Februari 2010. Rencananya jika berhasil akan terus dilanjutkan, dan bisa diperluas ke banyak ritel moderen lainnya dari anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Mari juga menjelaskan saat ini setidaknya ada 40.000 pemasok yang memasok di pasar moderen dari seluruh gerai ritel moderen yang mencapai 10.000 gerai. Dari jumlah pemasok itu, lanjut Mari, baru sebanyak 30% yang telah diisi oleh para UKM dari berbagai produk. “Kita harapkan bersama-sama Aprindo bisa meningkat 5-10% per tahunnya,” katanya.

sumber: detikfinance

Warji (46), petani Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tak pernah menyangka bisa mendapatkan uang pada musim tanam ketiga.

Dia yang kerap menganggur dan tidak pernah mengolah seperempat hektar sawah setiap musim kemarau itu kini berpenghasilan Rp 20.000 per hari. ”Tugas saya cukup ringan, memikul potongan ketela, menjemur, membolak-balik, dan mengambil potongan-potongan yang telah mengering atau menjadi gaplek,” kata Warji di Rembang, Senin (19/10).

Pekerjaan yang telah dijalani Warji selama lebih kurang tiga bulan itu secara otomatis menggerakkan rangkaian gerbong kehidupan keluarganya. Dia mendapat tambahan pemasukan selain dari sawah sendiri, kebutuhan pendidikan ketiga anaknya tercukupi, dan asap dapur rumah tangganya terus mengepul. Warji hanyalah satu dari sekitar 200 orang yang bekerja pada Ahmad Zamzami (23), pembudidaya ketela pohon (Manihot utilissima).

Sejak sekitar setahun lalu anak petani Desa Bangunrejo tersebut membudidayakan ketela pohon di lahan tidur Kesatuan Pemangku Hutan Kebonharjo Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Bermodal Rp 225 juta, dia berkongsi dengan lima teman menanam ketela di lahan seluas 70 hektar secara bertahap. Dalam hitungan delapan bulan, Zamzami mampu memanen sekitar 18 ton ketela pohon di setiap hektar lahan. Dia memperkirakan, dengan lahan seluas 70 hektar, ketela pohon yang dipanen berjumlah 1.260 ton. ”Saat ini saya sudah menghasilkan 200 ton ketela pohon setiap bulan.

Jumlah tenaga kerja lokal yang sudah terserap sekitar 200 orang. Perempuan mendapat upah Rp 17.500 per hari, sedangkan lelaki Rp 20.000-Rp 25.000 per hari,” kata Zamzami. Maka, tidak mengherankan jika Warji dan ratusan warga Kecamatan Pamotan kini mempunyai penghasilan tambahan.

Selain itu, mereka juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti jejak Zamzami membudidayakan ketela pohon sebagai bahan baku gaplek zebra atau gaplek yang samar-samar belang, hitam dan putih. Zamzami mengatakan, semula ketela pohon itu akan dijual untuk mencukupi kebutuhan pabrik bioetanol di Surabaya sebagaimana digambar-gemborkan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Namun, di tengah perjalanan, rencana itu kandas sehingga membuat dia dan rekanan berganti haluan. Hal itu mengakibatkan harga ketela pohon jatuh dari Rp 900 per kilogram menjadi Rp 300 per kilogram. Untuk itu, Zamzami mencoba mengolah ketela pohon menjadi gaplek. Harga 1 kilogram gaplek Rp 900. ”Saya memasarkan gaplek di salah satu perusahaan eksportir di Surabaya sebanyak 50 kilogram per bulan dan dua koperasi pakan ternak di Rembang masing-masing 100 kilogram per bulan,” tutur Zamzami.

Upaya anak petani yang sedang studi di Fakultas Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang semester III itu menggeliatkan ekonomi lokal Pamotan. Melalui pemanfaatan lahan tidur Perhutani, dia menggugah pola pikir masyarakat yang tertidur.

Satijah (25), warga Desa Bangunrejo, mengemukakan, ia turut menambah penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh serabutan di Surabaya. ”Dari merajang ketela pohon, saya memperoleh Rp 17.500 per hari. Lumayan, bisa untuk menambah penghasilan suami yang memperoleh Rp 200.000 per bulan,” kata ibu dengan satu anak yang duduk di kelas III SD itu.

Sumber: Kompas

Kredit Usaha Rakyat atau lebih dikenal dengan nama KUR, telah ditetapkan sebagai salah satu program 100 hari pemerintah baru. Berbagai kendala implementasi KUR di periode sebelumnya telah diidentifikasi, antara lain: bunganya terlalu tinggi, skim-nya kurang fleksibel, tidak akomodatif terhadap usaha baru, dan lemah dalam pendampingan.

Beberapa langkah penting Menteri Koperasi & UKM untuk mencoba mengatasi hal itu antara lain meminta Bank untuk menurunkan bunga, memperbaiki skim pembiayaan, dan memperluas basis layanan ke usaha baru.

Namun hal ini tentu tidak mudah bagi Bank, dikarenakan ongkos penyaluran KUR lebih besar, dan area cakupannya sangat luas. juga, sektor yang dibiayai sangat beragam.

Bagaimana mencari titik temunya? Satgasda KKMB Jatim perlu mengambil inisiatif menemukan berbagai alternatif solusi yang lebih baik bagi semua. untuk itu sebuah diskusi terbatas perlu digelar, yang melibatkan perwakilan UKM, perbankan yang menyalurkan KUR, dinas teknis yang terkait dengan KUR, juga tentu saja wakil pemprov jatim.

Diskusi itu dibutuhkan untuk melihat implementasi KUR dalam konteks jawa timur. sebaiknya KUR tidak berjalan menjadi program terpisah, namun hendaknya dijadikan bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya, baik yang disuport oleh pemerintah propinsi Jawa Timur, maupun yang memperoleh dukungan dari pemkab/pemkot se Jatim.

Faktor terpenting usaha menengah pengerajin batik kelas bawah di Banyuwangi adalah modal. Tak sedikit dari mereka gulung tikar karenanya. Namun sebagian kecil, memilih beralih ke ‘aliran’ batik modern untuk bertahan hidup. Batik lukisatau painting sendiri muncul setelah tehnik batik mengalami perkembangan pesat. Proses pembuatan, media, serta tehnik perwarnaannya tak beda dengan batik tulis. Hanya sedikit inovasi yang membedakan keduanya.

Dalam perkembangannya, batik painting memiliki pangsa pasar tersendiri dan banyak diminati warga khususnya wisatawan mancanegara. Batik painting itulah yang ditekuni, Nanang (29) alias Bendol warga Dusun Krajan Desa Seneporejo Kecamatan Silir Agung. Tepatnya Sekitar 55 Km arah selatan pusat Kota Banyuwangi. Sebelumnya, pembatik muda itu pernah menekuni batik tulis Gajah Oling, batik khas Banyuwangi. Namun tidak lagi dilakukan setelah usaha itu nyaris gulung tikar. Usaha batik tulis menurut Bendol sebenarnya sangat menggiurkan. Terlebih untuk pangsa pasar batik asli Banyuwangi, terutama pangsa lokal. Permintaannya cukup tinggi.

Sayang hal itu tak diiringi dengan kemampuan pasar lokal itu sendiri. Alhasil, usaha mereka bisa dikatakan hidup segan mati tak mau. “Dulu batik tulis gajah oling saya banyak diutang orang, karena memang kemampuan pasar lokal begitu. Jadinya modal sempat macet dan jalan di tempat,” kenangnya saat mengantar detiksurabaya.com berkeliling di workshop batik miliknya, berukuran 20 x 5 m, Jumat (2/10/2009) siang Selain itu, tambah Bendol, kendala lainnya para pengerajin batik tulis di Banyuwangi tidak memiliki wadah berkumpul untuk saling bertukar informasi. Yang ada saat ini terkesan kurang adanya pemerataan perhatian dari pemerintah kabupaten. Misalnya, pinjaman modal maupun informasi penting lainnya yang berguna bagi mereka. “Kami (pengerajin batik skala kecil.red) pasarnya hanya lokal saja, kalau mau tembus pangsa regional apalagi nasional sangat susah. Hanya mereka yang bermodal besar yang dapat informasi pameran atau event lainnya,” ungkap Bendol, tanpa bermaksud menyudutkan lembaga maupun kelompok pengrajin batik lainnya.

Dengan kondisi seperti itu, akhirnya batik painting menjadi sebuah pilihan. Selain pangsa pasar berbeda, potensi batik painting di Banyuwangi belum banyak digali pengarajin lainnya. Namun menurut Bendol, menjadi seorang pembatik bukanlah sekedar mencari sesuap nasi. Baginya, pembatik adalah penjaga warisan budaya bangsa.

Sumber: DetikSurabaya

Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan memastikan pelaku usaha mikro tidak akan dibebani lagi dengan agunan tambahan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) kurang dari Rp5 juta.

“Secara lisan keenam bank peserta penyalur KUR menyatakan setuju dengan permintaan kami agar kredit dengan plafon Rp5 juta ke bawah tidak lagi dibebani agunan tambahan,” ujar Sjarifuddin, kemarin.

Keenam bank penyalur KUR, yakni Bank BTN, Bank BNI,Bank BRI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri, juga diminta melakukan sosialisasi penghapusan agunan itu ke seluruh wilayah kerja setiap bank.

Sistem Bank Indonesia (BI) checking juga tidak diperlukan lagi untuk kredit skala mikro, termasuk persyaratan mengakses KUR dengan syarat harus membuka usaha minimal 6 bulan.

Menurut Syarifuddin, sudah saatnya perbankan ikut mendorong penciptaan wirausahawan baru seperti yang ditargetkan pemerintah, terutama melahirkan pengusaha skala mikro dan kecil.

“Intinya, dalam program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, perbankan harus membantu pemerintah dengan menunjukkan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk menurunkan bunga KUR,” tukasnya.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan setelah bank peserta penyalur KUR menyerahkan konsep penurunan bunga KUR dari 16% ke tingkat lebih rendah. Setelah pembahasan selesai di tingkat menteri terkait, kebijakan langsung diaplikasikan oleh bank.

Langkah strategis Kementerian Koperasi dan UKM bagi penyebaran secara lebih luas program KUR, akan menambah jumlah perbankan.

Untuk peningkatan kualitas usaha mikro, pemerintah akan memberi pendampingan teknis dengan memanfaatkan lembaga penyuluh seperti konsultasi keuangan mitra bank, business development services, dan perusahaan ventura.

Direktur UMKM Bank BRI Sulaiman Arif Arianto mengatakan penyesuaian bunga kredit perlu, tetapi harus dimengerti bahwa besaran bunga KUR saat ini bukan hanya mencari laba sebesar-besarnya.

“Apalagi takut karena risiko macet, sebab sudah ada pola penjaminan. Suku bunga yang kami terima, lebih banyak untuk menutupi biaya transaksi atau overhead yang relatif besar dikeluarkan bank penyalur,” ungkap Sulaiman.

Sulaiman mengatakan debitur KUR bisa menjadi embrio untuk jadi debitor kredit komersial. Pada akhirnya penerima KUR tidak hanya melunasi kewajibannya dan berhenti menjadi nasabah.

Pengusaha baru

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta penyaluran KUR yang ditargetkan mencapai Rp100 triliun dalam 5 tahun mendatang agar tepat sasaran.

Tambahan pinjaman kredit yang diprogramkan sejak 2007 itu diproyeksikan mampu menciptakan 12 juta pengusaha baru. “Hipmi meminta supaya KUR tepat sasaran,” kata Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa.

Tepat sasaran artinya harus diberikan kepada usaha mikro yang bagus tetapi dianggap tidak bankable. Menurut dia, hal yang mesti dihindari adalah konversi debitur lama mendapat KUR.

Konsep dasar KUR tidak hanya terkait dengan upaya membuka akses kredit bagi usaha kecil, tetapi juga harus menciptakan pengusaha baru. “Bila pengusaha baru ini mampu membayar pinjaman kurang dari Rp10 juta, mereka bisa bermutasi ke kredit komersial,” ujarnya.

Dalam 2 tahun terakhir, penyaluran KUR lebih dari Rp14 triliun kepada 2 juta debitur usaha mikro harus tercipta minimal 2 juta pengusaha baru.

Sumber: Bisnis Indonesia

Untuk pertama kalinya evaluasi kebijakan program kredit usaha rakyat (KUR) akan melibatkan tujuh menteri dari departemen terkait, untuk menindaklanjuti rencana penurunan suku bunga KUR yang dinilai masih tinggi.

Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM, menjelaskan sejak program KUR diluncurkan akhir 2007 evaluasinya hanya melibatkan pejabat eselon I.

“Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan sudah meminta kepada Menteri Koordinator Perekonomian agar pembahasan dan evaluasi kali ini melibatkan seluruh menteri instansi terkait dengan KUR,” ujar Choirul Djamhari, kemarin.

Pertemuan tingkat menteri itu untuk menindaklanjuti permintaan penurunan suku bunga KUR yang disampaikan Sjarifuddin Hasan kepada enam direksi bank peserta penyalur KUR, yaitu Bank BNI, BTN, BRI, Bukopin, Mandiri dan Bank Mandiri Syariah.

Setelah pertemuan Rabu, Sjarifuddin minta keenam bank menyampaikan perhitungan suku bunga realistis agar penyaluran KUR berdampak meningkatkan sektor riil, utamanya skala usaha mikro.

Pertemuan tingkat menteri masih dalam konteks Komite Kebijakan KUR untuk membahas dan mengevaluasi setiap kebijakan yang akan ditetapkan ke depan.

Termasuk menetapkan kebijakan menyalurkan sekitar Rp100 triliun hingga periode 2014, atau sebesar Rp20 triliun per tahun.

Risalah pertemuan Menteri Koperasi dan UKM bersama enam bank penyalur KUR sudah disampaikan kepada masing-masing instansi.

sumber: bisnis indonesia

Kunci penting keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM), sebagaimana diakui para pengusaha, adalah masalah pendampingan, bukan semata-mata jaminan dana. Sementara pendampingan di bidang produksi justru dirasakan minim, termasuk dari pemerintah. Pengusaha akhirnya harus mencari strategi sendiri untuk dapat bertahan.

Industri furnitur antik, misalnya, bukan sekadar memproduksi, tetapi juga membutuhkan pendampingan produksi untuk menciptakan produk dengan nilai tambah berlabel ramah lingkungan dan produk yang asal-muasal bahan bakunya dapat dipertanggungjawabkan kelestariannya.

Selain itu, pendampingan juga dibutuhkan di bidang manajemen keuangan. Zaman semakin susah, mekanisme pembayaran yang dilakukan baik oleh broker maupun pembeli asing harus dilakukan hati-hati.

Untuk memutar usaha, skema pembayaran pemesanan produk bisa dilakukan dengan cara membayar uang muka sebesar 30 persen dari total pembelian. Ketika proses produksi dimulai, tahap pembayaran berikutnya dilakukan sebesar 20 persen. Sewaktu produk sudah jadi, konsumen diminta lagi pembayaran 20 persen. Sebelum barang dikirimkan, sisanya dibayar lunas. Jadi tidak ada beban.

UKM Lebih Butuh Pendampingan

Yogyakarta, Kompas – Munculnya peluang alternatif pembiayaan untuk mendorong sektor riil bukanlah jaminan penggerak ekonomi. Pelaku usaha kecil dan menengah lebih membutuhkan pendampingan daripada sekadar didorong untuk memanfaatkan kredit.

Sejumlah pengusaha binaan lembaga pembiayaan PT Sarana Yogya Ventura (SYV) mengungkapkan hal itu di Yogyakarta, Rabu (18/2). Lembaga yang merupakan salah satu perusahaan modal ventura strategis di bawah PT Bahana Artha Ventura (BAV) ini memiliki 244 perusahaan pasangan usaha (PPU) atau kerap disebut UKM.

Chief Executive PT Djawa Furni Lestari Oki Widayanto yang membidangi furnitur antik mengatakan, modal memang penting. Namun, perajin berorientasi ekspor kini lebih membutuhkan pendamping dalam menciptakan produk dan mempertahankan pasar.

”Kunci penting adalah pendamping. Selama ini perbankan hanya menyediakan dana kredit dengan aturan rumit, tetapi melepaskan begitu saja jatuh dan bangunnya pengusaha yang memanfaatkan kredit perbankan,” kata Oki.

Cari strategi sendiri

Menurut Oki, pendampingan di bidang produksi justru dirasakan minim, termasuk oleh pemerintah. Akibatnya, pengusaha harus mencari strategi sendiri untuk bisa bertahan. Misalnya, industri furnitur antik bukan sekadar memproduksi, tetapi juga menciptakan produk dengan nilai tambah berlabel ramah lingkungan dan produk yang asal-muasal bahan bakunya dapat diper- tanggungjawabkan kelestariannya.

Martini Nurhadi, perajin kerajinan tangan, mengatakan, pendampingan dibutuhkan di bidang manajemen keuangan. Zaman semakin susah, mekanis- me pembayaran yang dilakukan baik oleh broker maupun pembeli asing harus dilakukan hati-hati.

Untuk memutar usaha, menurut Martini, skema pembayaran pemesanan produk bisa dilakukan dengan cara membayar uang muka sebesar 30 persen dari total pembelian. Ketika proses produksi dimulai, tahap pembayaran berikutnya dilakukan sebesar 20 persen.

”Sewaktu produk sudah jadi, konsumen diminta lagi pembayaran 20 persen. Sebelum barang dikirimkan, sisanya dibayar lunas. Jadi tidak ada beban,” kata Martini.

Perajin batako Joko Sriyanto mengatakan, pasar domestik kini menjadi tumpuan. Apabila proyek-proyek infrastruktur seperti perumahan dan jalanan segera berjalan, stok produknya tidak akan menumpuk.

Kunci penting keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM), sebagaimana diakui para pengusaha, adalah masalah pendampingan, bukan semata-mata jaminan dana. Sementara pendampingan di bidang produksi justru dirasakan minim, termasuk dari pemerintah. Pengusaha akhirnya harus mencari strategi sendiri untuk dapat bertahan.

Industri furnitur antik, misalnya, bukan sekadar memproduksi, tetapi juga membutuhkan pendampingan produksi untuk menciptakan produk dengan nilai tambah berlabel ramah lingkungan dan produk yang asal-muasal bahan bakunya dapat dipertanggungjawabkan kelestariannya.

Selain itu, pendampingan juga dibutuhkan di bidang manajemen keuangan. Zaman semakin susah, mekanisme pembayaran yang dilakukan baik oleh broker maupun pembeli asing harus dilakukan hati-hati.

Untuk memutar usaha, skema pembayaran pemesanan produk bisa dilakukan dengan cara membayar uang muka sebesar 30 persen dari total pembelian. Ketika proses produksi dimulai, tahap pembayaran berikutnya dilakukan sebesar 20 persen. Sewaktu produk sudah jadi, konsumen diminta lagi pembayaran 20 persen. Sebelum barang dikirimkan, sisanya dibayar lunas. Jadi tidak ada beban.

UKM Lebih Butuh Pendampingan

Yogyakarta, Kompas – Munculnya peluang alternatif pembiayaan untuk mendorong sektor riil bukanlah jaminan penggerak ekonomi. Pelaku usaha kecil dan menengah lebih membutuhkan pendampingan daripada sekadar didorong untuk memanfaatkan kredit.

Sejumlah pengusaha binaan lembaga pembiayaan PT Sarana Yogya Ventura (SYV) mengungkapkan hal itu di Yogyakarta, Rabu (18/2). Lembaga yang merupakan salah satu perusahaan modal ventura strategis di bawah PT Bahana Artha Ventura (BAV) ini memiliki 244 perusahaan pasangan usaha (PPU) atau kerap disebut UKM.

Chief Executive PT Djawa Furni Lestari Oki Widayanto yang membidangi furnitur antik mengatakan, modal memang penting. Namun, perajin berorientasi ekspor kini lebih membutuhkan pendamping dalam menciptakan produk dan mempertahankan pasar.

”Kunci penting adalah pendamping. Selama ini perbankan hanya menyediakan dana kredit dengan aturan rumit, tetapi melepaskan begitu saja jatuh dan bangunnya pengusaha yang memanfaatkan kredit perbankan,” kata Oki.

Cari strategi sendiri

Menurut Oki, pendampingan di bidang produksi justru dirasakan minim, termasuk oleh pemerintah. Akibatnya, pengusaha harus mencari strategi sendiri untuk bisa bertahan. Misalnya, industri furnitur antik bukan sekadar memproduksi, tetapi juga menciptakan produk dengan nilai tambah berlabel ramah lingkungan dan produk yang asal-muasal bahan bakunya dapat diper- tanggungjawabkan kelestariannya.

Martini Nurhadi, perajin kerajinan tangan, mengatakan, pendampingan dibutuhkan di bidang manajemen keuangan. Zaman semakin susah, mekanis- me pembayaran yang dilakukan baik oleh broker maupun pembeli asing harus dilakukan hati-hati.

Untuk memutar usaha, menurut Martini, skema pembayaran pemesanan produk bisa dilakukan dengan cara membayar uang muka sebesar 30 persen dari total pembelian. Ketika proses produksi dimulai, tahap pembayaran berikutnya dilakukan sebesar 20 persen.

”Sewaktu produk sudah jadi, konsumen diminta lagi pembayaran 20 persen. Sebelum barang dikirimkan, sisanya dibayar lunas. Jadi tidak ada beban,” kata Martini.

Perajin batako Joko Sriyanto mengatakan, pasar domestik kini menjadi tumpuan. Apabila proyek-proyek infrastruktur seperti perumahan dan jalanan segera berjalan, stok produknya tidak akan menumpuk.

Lambatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga menjelang tutup tahun 2009, ditengarai akibat masih adanya beberapa kendala dalam penyalurannya. Satu kendala yang sejak dulu kerap menjadi perdebatan adalah masalah persyaratan debitur baru KUR.

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK 05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR, syarat debitur KUR adalah nasabah yang belum pernah mendapatkan kredit dari bank. Beleid inilah yang banyak dikeluhkan perbankan sebagai penyebab seretnya penyaluran KUR selama ini.

Namun demikian, pemerintah mengaku tidak tutup mata terhadap masalah tersebut. Bahkan, pemerintah telah sejak lama melempar wacana untuk merevisi beleid persyaratan debitur baru KUR.

“Definisi dari debitur penerima KUR diganti kalimatnya, dari semula “BELUM PERNAH mendapatkan kredit bank” direvisi menjadi “TIDAK SEDANG menerima kredit bank,” kata Mohammad Hasyim, Kepala Sub Bidang Pendanaan KUKM Kementrian Negara Koperasi dan UKM.

Dengan revisi tersebut, harapannya, nasabah yang sudah pernah menerima kredit bank-pun tetap bisa mengakses KUR. Yang penting, di saat yang bersamaan, nasabah tersebut tidak sedang menerima kredit dari bank lain.

Revisi aturan tersebut sejatinya sudah disepakati oleh para stakeholder di industri ini, baik oleh Kementrian Negara Koperasi dan UKM maupun oleh bank-bank pelaksana.

Hanya saja, stempel persetujuan resmi dari Komite Kebijakan KUR yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian sampai saat ini masih belum turun. “Tinggal menunggu Menko Perekonomian,” ujar Choirul Djamhari, Deputi Restrukturisasi dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasi dan UKM.

sumber: kontan

Bank Bukopin menjadi pencetak ‘rekor’ rasio kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di antara enam bank penyalur KUR hingga September 2009, Bukopin mencatat tingkat NPL paling tertinggi.

Per akhir September 2009 lalu, NPL KUR Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Yayasan Bulog tersebut melejit hingga mencapai 11,2%. Sedangkan penyaluran KUR Bukopin sebesar Rp 664,8 miliar, naik 16,84% dari Agustus senilai Rp 569 miliar.

Tingginya NPL Bank Bukopin itu, menyalip rasio NPL BRI yang biasanya menempati posisi teratas. Untuk periode yang sama, NPL KUR bank beraset terbesar kedua di tanah air tersebut hanya sebesar 6,65%. Perinciannya, untuk NPL BRI KUR Ritel sebesar 6,23% dan BRI KUR Mikro 7,07%.

Adapun Bank Syariah Mandiri menguntit di tempat ketiga pemilik rasio NPL KUR terbesar per September, yakni sebesar 5,45%. Sedangkan induknya, yaitu Bank Mandiri mencatat tingkat kredit bermasalah untuk KUR sebesar 4,96%.

Meski menilai rata-rata NPL KUR masih relatif aman, toh pemerintah tetap meminta perbankan untuk lebih serius menjaga tingkat kredit bermasalah kredit yang memiliki plafon terendah mulai dari Rp 5 juta tersebut. “Bank harus bisa menjaga NPL tidak naik terus,” kata Kepala Sub Bidang Pendanaan KUKM Kementrian Negara Koperasi dan UKM Mohammad Hasyim, Senin (9/11).

Sebelumnya, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengumumkan, hingga akhir September 2009, rasio NPL KUR telah mencapai 5,96%.

sumber: kontan

Sejumlah bank penyalur Kredit Usaha Rakyat mengaku tidak mencari untung dari program KUR.

Perbankan tidak keberatan jika pemerintah menurunkan suku bunga KUR yang saat ini sebesar 16 persen per tahun.

”Penyesuaian tingkat suku bunga KUR memang perlu, tetapi juga harus dimengerti besarnya bunga KUR bagi bank bukan untuk mencari untung sebesar-besarnya,” kata Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Rakyat Indonesia Sulaiman Arif Arianto, kemarin di Jakarta.

Menurut Sulaiman, suku bunga yang diterima bank lebih untuk menutup biaya operasional. ”Biaya operasional KUR relatif besar karena nilai kreditnya sangat kecil, tetapi debitornya sangat banyak,” katanya.

Tujuan utama bank menyalurkan KUR, kata Sulaiman, tidak sekadar memberikan kredit sebanyak mungkin, tetapi lebih untuk memperluas basis nasabah.

Nasabah KUR merupakan embrio yang suatu saat akan menjadi nasabah kredit komersial. Nasabah KUR yang sebelumnya tidak bankable diharapkan bisa tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha potensial.

Sebelumnya, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, KUR harus dievaluasi total, salah satunya dengan menurunkan suku bunganya.

Sejak diluncurkan pemerintah beberapa tahun lalu, suku bunga KUR tidak pernah berubah, tetap 16 persen. Padahal, suku bunga acuan BI (BI Rate) sudah turun menjadi 6,5 persen.

Butuh pembinaan

Direktur Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kredit bermasalah (NPL) KUR Bank Mandiri hanya 1 persen. ”Namun, untuk bank yang NPL-nya besar harus dihitung apakah penurunan bunga memungkinkan,” kata Budi.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (BAV) Hesty Purwanti mengatakan, pembiayaan UMKM sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU) BAV bukan sekadar mengucurkan kredit, lalu membiarkan debitor susah payah mengangsur utangnya.

”Pembinaan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Pola pendampingan tidak pernah tertulis, tetapi berjalan sesuai kultur masyarakat. Inilah yang tampaknya kurang dilakukan oleh perbankan,” ungkap Hesty.

Hal senada dilakukan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Parman Nataatmadja. Menurut dia, yang sedang meninjau usaha mikro di Yogyakarta, pembangunan kapasitas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, dilakukan mulai teknik produksi agar memiliki daya jual tinggi, tata kelola keuangan, pemasaran, bahkan cara-cara hidup hemat.

sumber: kompas

Dua tahun sudah program Kredit Usaha Rakyat diimplementasikan untuk mendorong sektor riil. Namun, program pemerintah ini berjalan sangat lambat. Pengucuran KUR terbukti semakin rendah dibandingkan saat digulirkan pertama kali pada awal November 2007.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan di Jakarta, Kamis (5/11), mengatakan, ”KUR harus dievaluasi total. Keberpihakan perbankan terhadap usaha rakyat bisa ditunjukkan dengan cara menekan kembali suku bunga kredit.”

Selama ini bunga maksimal KUR sebesar 16 persen per tahun. Mennegkop dan UKM meminta komitmen perbankan untuk menghitung kembali agar suku bunga KUR bisa diturunkan.

”Karena ini menyangkut program pembangunan nasional, pemerintah ingin mendorong target pengucuran kredit dari setiap bank pelaksana,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemennegkop dan UKM yang diperoleh dari laporan bank pelaksana, nilai pengucuran KUR selama dua tahun mencapai Rp 16,2 triliun dengan jumlah debitor mencapai 2,28 juta orang.

Secara rinci, nilai KUR tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun dengan jumlah debitor 1,67 juta orang. Padahal, pengucuran kredit tahap awal ditargetkan sebesar Rp 14,5 triliun.

Adapun pengucuran KUR per September 2009 hanya mencapai Rp 3,6 triliun dengan jumlah debitor sekitar 612.000 orang. Padahal, tahun 2009 pemerintah menargetkan pengucuran KUR mencapai Rp 20 triliun.

Deputi Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi Usaha Kemennegkop dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, peminat KUR sangat tinggi. Tahun ini perbankan terkesan lebih berhati-hati setelah terbitnya standar prosedur operasi (SOP) pelaksanaan KUR.

Persyaratan

Dalam SOP, ada persyaratan bahwa KUR tidak diperbolehkan untuk debitor yang sudah bisa mengakses perbankan (bankable), mengambil alih (take over) fasilitas pembiayaan non-KUR, perpanjangan/tambahan fasilitas kredit dari debitor yang telah memperoleh pembiayaan non- KUR, dan debitor sedang memperoleh pembiayaan dengan subsidi bunga dari pemerintah.

”Ideologi tujuan KUR memang ingin menumbuhkan usaha baru, tetapi implementasinya tidak mudah dipenuhi oleh perbankan,” ujar Choirul.

Suku bunga KUR seyogianya turun karena suku bunga deposito dan suku bunga acuan BI (BI Rate) telah turun cukup signifikan. Saat ini BI Rate berada di level 6,5 persen dan bunga deposito 7 persen

sumber: kompas.com

Guna mempercepat pertumbuhan di sektor UMKM, para pemangku kepentingan di bidang tersebut, yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, berkomitmen untuk merekomendasikan penurunan suku bunga kredit usaha rakyat.

“Ada pengertian bersama bahwa prosedur pengajuan KUR melalui perbankan sulit dan suku bunga tinggi. Maka ada rekomendasi agar suku bunga diturunkan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (29/10) di pengujung acara National Summit di Pacific Place, Jakarta.

Selain itu, para pemangku kepentingan juga mendorong usaha-usaha mikro di pedesaan, khususnya yang dikelola kaum perempuan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan mereka dapat terangkat. Sebelumnya, Kamis pagi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membuka National Summit, mengatakan, pihaknya telah menganggarkan dana KUR sebesar Rp 20 triliun per tahun dengan dana jaminan dari pemerintah.

sumber: KOMPAS.COM

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menetapkan 45 program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja. Sebanyak 15 program diantaranya dijadikan program prioritas untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek.

Ketetapan ini diambil dalam sidang paripurna ke-2 KIB II, Kamis (5/10/2009), usai rapat selama 6 jam yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi di Kantor Presiden.

Berikut 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II dibawah pemerintahan SBY-Boediono.

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. Seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontak sedang berjalan.

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Perumusan kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.

6. Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya.

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkroninasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan.

8. Infrastructure. Prioritasnya pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan.

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan.

10. Mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastructure, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi.

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang.

12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.

13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja.

14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi meliputi jajaran pemerinta, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahetraaan, hukum dan keamanan.

sumber: detik.com

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menetapkan 45 program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja. Sebanyak 15 program diantaranya dijadikan program prioritas untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek.

Ketetapan ini diambil dalam sidang paripurna ke-2 KIB II, Kamis (5/10/2009), usai rapat selama 6 jam yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi di Kantor Presiden.

Berikut 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II dibawah pemerintahan SBY-Boediono.

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. Seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontak sedang berjalan.

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Perumusan kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.

6. Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya.

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkroninasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan.

8. Infrastructure. Prioritasnya pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan.

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan.

10. Mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastructure, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi.

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang.

12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.

13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja.

14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi meliputi jajaran pemerinta, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahetraaan, hukum dan keamanan.

Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN

Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para pengusaha UMKM adalah kredit KREASI.

KREASI adalah kredit dengan sistem FIDUSIA, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

Silahkan bila rekan-rekan sekalian tertarik untuk mngembangkan usahanya tapi terkendala dengan permodalan dan kesulitan dalam pengejuan permodalan ke bank, Pegadaian siap membantu. untuk info lebih lanjut kunjungi kantor-kantor cabang Pegadaian di Seluruh Indonesia.

info: www.pegadaian.co.id

Oleh: FAISAL BASRI

Perekonomian Indonesia sedang mengalami defisit kebijakan. Sudah berbulan-bulan sejak pemilihan presiden tak muncul inisiatif baru yang menghadirkan sentimen positif mendasar. Pemerintahan baru belum juga mengumumkan rencana pembangunan komprehensif dan final. Pernyataan-pernyataan Presiden dan para menteri masih sepenggal-sepenggal dan bersifat normatif. Arah baru pembangunan ekonomi untuk lima tahun mendatang masih samar-samar, juga program 100 hari yang dijanjikan. Atau memang tak ada yang baru? Ada kesan seperti itu.

Pemerintahan baru diharapkan menghilangkan kesan bahwa lima tahun ke depan sekadar kelanjutan dari lima tahun silam. Kalau kesan tersebut tak segera sirna, asa untuk menggapai masa depan yang lebih menjanjikan bakal mulai terkikis.

Kita berharap Rembuk Nasional, 29-30 Oktober lalu, bisa menjadi momentum untuk menghadirkan harapan baru. Di forum itu, berbagai kalangan menyampaikan masukan terinci, meliputi: kendala dan harapan, saran tindakan, serta target waktu. Ada yang baru, banyak pula ”lagu” lama disuarakan, tetapi tak kunjung ditangani tuntas.

Pemerintah, lewat Menteri Koordinator Perekonomian, berjanji akan habis-habisan membenahi sektor riil untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan mengikis kemiskinan. Kuncinya terletak pada langkah-langkah merevitalisasikan sektor pertanian dan industri manufaktur. Persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan menjadi perintang utama seperti infrastruktur dan energi akan segera ditangani. Sektor transportasi juga akan segera dibenahi.

Kepedulian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengemuka. Muncul kesadaran baru bahwa UMKM yang menggelembung pascakrisis bukanlah perkembangan yang sehat. Fenomena ini lebih dipicu kemandekan sektor formal. Jadi, merupakan ekses, bukan by design untuk memperoleh hasil menggembirakan karena struktur yang didominasi sektor informal sangat rapuh dan tak akan menghadirkan peningkatan kesejahteraan yang merata.

Sudah barang tentu tak semua usulan bisa ditindaklanjuti. Sejumlah usulan saling bertolak belakang. Setiap pihak punya kepentingan yang berbeda. Adalah tugas pemerintah untuk merekonsiliasikan usulan-usulan yang berbeda, yang bermuara pada kebijakan-kebijakan konkret yang memberikan net social benefits terbesar bagi perekonomian dan rakyat banyak.

Janji-janji pemerintah sudah ditumpahkan pada forum itu. Para menteri lebih banyak mendengarkan langsung keluh kesah peserta. Tinggal kita tunggu bagaimana tanggapan konkret pemerintah.

Terukur

Tiba saatnya pemerintah untuk mengumumkan rencana aksi dan target pencapaian yang terukur. Kita akan kecewa kalau pemerintah pada akhirnya mengumumkan bahwa target pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen baru tercapai pada tahun 2014 sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian pada sidang pleno hari pertama Rembuk Nasional.

Modal dasar yang terhimpun lebih dari cukup, termasuk optimisme sebagaimana tecermin dari ribuan peserta yang menghadiri Rembuk Nasional. Pemerintah pun kerap mengklaim bahwa fondasi perekonomian cukup kokoh. Optimisme masyarakat dan pelaku usaha jangan sampai redup karena pemerintah lebih sering menekan pedal rem. Kecuali kalau memang slogan ”lanjutkan” yang lebih diusung tinggi-tinggi.

Ada preseden ke arah sana. Misalnya, kalau tuntutan revitalisasi industri manufaktur diwujudkan sekadar dengan menggelontorkan triliunan rupiah dana APBN untuk membenahi pabrik-pabrik yang tidak efisien, bukan dengan proyek revitalisasi pabrik, seperti pabrik semen, pabrik gula, pabrik pupuk, ataupun pabrik tekstil. Program dalam bentuk demikian hanya akan menghamburkan uang rakyat tanpa jejak. Itu namanya business as usual atau sebatas ”lanjutkan” sebagai slogan.

Meminjam istilah Ari Kuncoro, akademisi yang menjadi pemicu diskusi di sidang komisi industri dan kasa pada Rembuk Nasional, pengembangan industri tidak melulu sektoral, melainkan ada nuansa aglomerasi, geografis, masyarakat, dan technology spillover. Untuk mewujudkannya, pembenahan kerangka kelembagaan menjadi prioritas. Struktur insentif harus dirombak.

Yang kita butuhkan adalah pembaruan dan perubahan cara pikir. Konsep-konsep yang sudah usang harus diperbarui. Arsitektur Perbankan Indonesia nyata-nyata telah menggiring perbankan kita menuju sosok investment bank, yang bisa meraup laba semakin tinggi tanpa harus meningkatkan penyaluran kredit. Forum Rembuk Nasional menyarankan agar pemerintah melakukan terobosan untuk menumbuhkembangkan mekanisme dan skema pembiayaan yang bisa menjawab tantangan kini dan masa depan.

Sebaik apa pun program ekonomi yang bakal diumumkan pemerintah akan berada di awang-awang tanpa dinaungi payung penguatan suprastruktur, berupa: lingkungan sosial politik yang kondusif serta penguatan kerangka kelembagaan dan struktur pasar. Roadmap Pembangunan Ekonomi 2010-2014 yang disusun oleh Kadin Indonesia juga mencantumkan hal ini.

Dalam konteks ini, respons pemerintah yang keliru dalam menangani kasus penahanan Bibit-Chandra bisa membuyarkan kerja keras pemerintah dan harapan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat luas yang menyeruak bagaikan meteor mencerminkan suara kebenaran. Pengatasnamaan menghormati hukum sebatas prosedur formal, yang belum tentu benar pula, jika mencederai rasa keadilan masyarakat, sepatutnya dihentikan. Legitimasi politik bisa serta-merta melorot tanpa legitimasi moral.

Sumber: KOMPAS.COM

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh pendahulunya, tetapi pola pikir kerja (mindset) jajarannya perlu diubah.

Sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II, kemarin, Syarif mendapat tugas melanjutkan program yang telah dilaksanakan Suryadharma Ali.

Dia mengatakan apa yang telah dilaksanakan menteri sebelumnya, harus terus dilaksanakan. Program apa yang belum tercapai, juga diteruskan, dan program apa yang sudah tercapai agar terus dilanjutkan dengan lebih baik.

Yang penting, katanya, tugas dalam waktu dekat ini adalah menyangkut penguatan kelembagaan, menyangkut pola pikir yang harus berubah. Selain itu harus antisipasif meng-hadi tiap persoalan dan turun ke bawah sebagai pelayan publik.

“Payung hukum program kita perbaiki, termasuk harus berpandangan positif jika ada konglomerat ingin mendirikan koperasi. Saya sudah mendata persoalan untuk ditindaklanjuti segera,” kata Syarif sebelum mengunjungi seluruh ruangan kerja karyawan Kementerian Koperasi dan UKM di Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Pola pikir

Dia meminta seluruh jajaran instansinya mengubah pola pikir kerja atau mindset untuk mengoptimalkan kinerja koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM).

Jika perubahan cara berpikir tersebut bisa dipenuhi seluruh pejabat, staf dan karyawan, dia optimistis sistem perekonomian Indonesia bisa lebih kuat karena akan didukung sekitar 51 juta pelaku KUMKM.”Dalam visi saya, sangat ingin instansi ini jadi institusi teratas dalam memberdayakan koperasi dan UMKM,” ujar Syarif.

Memiliki semangat dan kinerja teratas, meski tugas itu masih ada di beberapa instansi pemerintah dan lembaga swasta lainnya, Syarif opstimistis Kementerian Koperasi dan UKM akan mampu meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM.

Menurut dia, UMKM misalnya, harus bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke kelompok kecil, dan kecil naik kelas ke menengah, demikian seterusnya. Pembinaan terhadap koperasi juga harus diberlakukan sama.

Apalagi, ada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang menjadi mitra. Dengan kerja sama kuat maka persoalan paling krusial di koperasi bisa diatasi. “Ini jika kita sepakat koperasi itu merupakan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

“Sepanjang tugas dan program itu sesuai dengan Undang-undang serta menyangkut kesejahteraan masyarakat, saya kira seluruh karyawan di kementerian ini harus all out untuk berjuang,” tegas Syarif.

Dia minta kerja sama dan perubahan pola pikir, karena menyadari dirinya mempunyai visi terbatas melihat masa depan dunia KUMKM. Selain itu, monitoring seorang menteri juga dinilainya sangat terbatas.

Sumber : Bisnis Indonesia