Besok kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke 64.

Menurut Visi Indonesia 2030 (oleh Yayasan Indonesia Forum), Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia di tahun 2030 setelah Cina, India, Amerika, Uni Eropa. Perkiraan pendapatan per kapita Indonesia 18.000 dolar, inflasi 4.2%, PDB 5.1 triliun dolar, pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun. Tiga puluh perusahaan Indonesia masuk daftar 500 perusahaan terbaik dunia. Sebuah mimpi yang luar biasa.

Populasi diperkirakan mencapai 285 juta jiwa, namun dengan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 %, jauh lebih cepat dibandingkan laju inflasi yang 4,95 %, dapat ditafsirkan makmur! Indikasi ini diingatkan presiden dalam pidato kenegaraannya kemarin agar Indonesia “naik kelas” sebagai salahsatu negara maju tahun 2025.

Tinggal 15-20 tahun lagi! Bisakah?

Waktu 2 dasa warsa relatif sangat pendek. Apa rencana dan tindakan yang harus dan perlu dilakukan dalam kurun sependek itu agar Indonesia berkibar? Ini parameternya, antara lain.

‘Pe-er’ besar menunggu kita di depan! Data memberi sinyal kita harus bekerja luar biasa keras. (Data untuk Indonesia, hasil rekaan saja.) Siapa pun pemimpin negeri ini, sekarang, nanti, yang akan datang, harus bertekad keras menuntaskan ‘pe-er’ memegang teguh kemudi dan pedoman yang sama, melayarkan bahtera negeri menuju sasaran dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan berpikir positif, nothing is impossible. Tinggalkan umbar semboyan, bermain-main, ikut diombang-ambing arus maju-mundur seperti gambar ini,

(Gerakkan telunjuk ke kiri dengan kecepatan tertentu sehingga garis bergerak mengikuti telunjuk; kebalikannya, gerakkan telunjuk ke kanan, garis ikut bergerak ke kanan. Telunjuk pimpinan, garis hitam kita.)

Apa pun pekerjaan atau jabatan saat ini, kita adalah pelayan. Syukuri dan jadilah pelayan panutan yang berbangga meladeni negeri tercinta dengan sebaik-baiknya, yang bekerja tanpa pamrih, tanpa dolanan. Masyarakat juga berhentilah mengeluh, cengeng, manja, apa-apa ‘nggak bisa, sedikit-sedikit minta.

Blog kini sudah berubah bentuk bukan lagi sekedar catatan harian, tetapi sebuah perangkat ampuh yang patut diperhitungkan sebagai bagian perjuangan mewujudkan impian 2025 -2030; ‘catch up.. or catch you later’ yang disadur bebas, “tangkaplah aku, … atau kutangkap dikau nanti!” Mari para bloger dan calon bloger, kita angkat “pena” dan bangun kekuatan kolektif dengan beramai-ramai menulis di blog.

‘Ngeblog’!

Gemah ripah loh jinawi, dirgahayu Indonesia!

Jakarta, Kamis, 24 Mei 2007

http://www.jurnalnasional.com/new2/?KR=JURNAS&NID=29915

Dokter kerap memberikan pasien resep obat yang diperlukan untuk penyembuhan. Resep merupakan perintah dari dokter kepada apoteker menyiapkan obat penyembuhan. Dalam kamu Barat, resep—orang Perancis bilang ordonnance, Belanda menyebutnya voorschrift, receita kata orang Portugal, atau di Italia disebut prescrizione, juga merupakan petunjuk, tindakan penetapan aturan-aturan formal, hukum. Tercakup dengan formula, keputusan, instruksi, dan regulasi.

Berasalmula dari bahasa Latin, praescriptio, memang perintah tertulis. Resep, sesuai konteksnya, memberikan arah dan jalan bagi penyembuhan dan keberhasilan.

Dunia kedokteran relatif lebih sederhana dibandingkan dunia politik. Solusi sosial, ekonomi, budaya, ideologi dan ketahanan pastilah memerlukan tindakan, keputusan apapun yang pasti bersenggolan atau bermuara pada politik. Mengurus orang-orang, kelompok kecil atau besar, organisasi negara dan kehidupan negeri, jelas bukan perkara gampang. Di situ pekat faktor manusia yang diri, otak, sejarah dan kulturnya kompleks. Belum lagi faktor sosiologis dan anthropologisnya. Variabel dan indikatornya kerap rumit yang, kendati cepat diidentifikasi dan dirujuk, tetap saja tak jadi jaminan semua langsung beres. Di situ ada soal representasi, presisi, konsistensi dan akurasi.

Problem negeri ini tak ringan, disebabkan pembangunan yang dulu serba parsial, semu dan buruk warisan rezim Orde Baru. Hutan digundul, sumber daya alam disikat, daerah mandul, dieksploitasi atau diabaikan, konsentrasi ekonomi terpusat dan kolusi, pengangguran, kemiskinan, birokrat atas sampai bawah korup, hukum dipermainkan, peraturan disetel semau gang penguasa, dsb. Itu dulu. Sekarang semua akibat keburukan masa lampau harus dipikul oleh semua elemen bangsa. Bangsa ini mulai menertibkan dan membenahi Indonesia baru yang tak lagi dikelola semaunya.

Penegakan hukum kini sudah jadi prioritas. Tak gampang lagi terjadi pemerasan, pungli, kutip sana-sini, upeti-upetian, sogok-menyogok, pengabaian keadilan di mata rakyat. Bukan rahasia, sekarang orang malah takut jadi pimpro, karena gerak-gerik kejahatan berbau fulus terpantau ketat lewat kejaksaan dan KPK.
Padahal dulu orang berlomba-lomba menjadi pimpro, bahkan siap menempuh segala cara termasuk penyogokan supaya proyek jatuh ke tangannya. Baru pada era SBY, keketatan terjadi, dilakukan. Bahkan di tengah penyempitan ruang-ruang korupsi, proyek di kantor dan instansi pemerintah yang di atas Rp50 juta sudah harus lewat tender dan terbuka diaudit.

Kita kenali masalah, sisa warisan korupsi, mafia penegak hukum, pembengkalaian nasib orang miskin dan penelantaran hak-hak publik. Tetapi, begitulah, pada saat era baru dimulai, bencana alam datang silih-berganti, dari daerah yang satu ke tempat lain, tsunami, tanah longsor dll membuat konsentrasi pembenahan negeri sempat terganggu. Indonesia yang maju, kuat, sejahtera, terorganisir dan modern dibanggakan rakyatnya dan disegani di manca negara adalah harapan. Ketika terwujud, berarti tak signifikan lagi problem kemiskinan, politisi parlemen yang asbun dan gak mutu, korupsi, pengangguran, utang. Begitu pula model pengempelangan BLBI, pendidikan rendah, sarjana yang tak cakap, mafia peradilan, aturan dan hukum yang labil, tak konsisten atau saling bertabrakan, semua tereliminir.

Banyak resep sudah naik ke permukaan. Visi Indonesia 2025 atau Visi 2030 adalah di antaranya. Disiapkan, dibangun, diawali dari diri sendiri, melebar ke keluarga, RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi dan nasional. (rpohan@jurnas.com)

Sebagai aktor sosial perubahan, pemuda bukan saja menyandang status sebagai pemimpin masa depan, tetapi juga sebagai tulang punggung bangsa dalam mengisi pembangunan. Hal ini sejalan dengan tema peringatan Hari Pemuda Internasional 2007 yaitu ”Youth Participation for Development”.

Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia dari beragam latar belakang suku, agama dan bahasa membulatkan tekad demi menggalang persatuan bangsa guna berjuang melawan penindasan kaum kolonialis. Sejak saat itu pula, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Manifesto yang tertanam sejak 79 tahun yang lalu ini telah berulang kali memberikan andil besar terhadap arah dan semangat pergerakan pemuda dalam menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Oleh sebab itu, goresan sejarah Indonesia tidak akan pernah luput dari lembaran sejarah kepemudaanya (Benedict Anderson, 1990).Dalam tulisan berikut, penulis mengajak untuk melakukan refleksi sejenak terhadap signifikansi dan peran pemuda yang selama ini sangat jarang disoroti dan digarap secara serius oleh banyak pihak, yaitu terhadap aset intelektual muda yang terserak di luar negeri.

Berbeda dengan masa pra kemerdekaan, para pemuda Indonesia kini telah tersebar di lima benua dan puluhan negara yang terbentang dari timur-barat hingga utara-selatan dunia. Walaupun belum terdapat data empirik terhadap penyebarannya, berdasarkan hasil penelusuran penulis, setidaknya saat ini terdapat lebih dari 20.000 pemuda dan mahasiswa Indonesia di Australia, 26.000 di Malaysia, 5.000 di Mesir, 1.500 di Jepang, 13.000 di Amerika Serikat, 3.000 di Inggris, dan puluhan ribu lainnya di berbagai negara Eropa dan Afrika. Namun disayangkan, angka yang sangat menjanjikan ini belum dapat teroptimalkan dalam rangka mendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan

Kepemimpinan Internasional

Corak pergerakan pemuda setelah tahun 1928, khususnya pasca kemerdekaan, mempunyai tantangan yang berbeda dengan pergerakan yang diusung sebelum tahun 1928. Pergerakan pemuda pada era globalisasi ini menghadapi tantangan yang justru semakin kompleks.

Selain perjuangan untuk memberangus KKN dan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta HAM, tidak kalah pentingnya yaitu menggalang kekuatan guna menghadapi persaingan ekonomi global, destruksi budaya dan moral generasi, intervensi kedaulatan bangsa, serta reposisi Indonesia di tengah-tengah realitas ekonomi dan politik internasional. Tantangan seperti tersebut diakhir inilah yang belum menjadi isu stategis dari kebanyakan gerakan pemuda di tingkat nasional.

Walaupun tantangan yang dihadapi oleh pergerakan pemuda di kedua zaman tersebut berbeda, akan tetapi berdasarkan sifatnya dapat kita tarik satu benang merah yang sama. Tantangan global seperti perdagangan bebas dan hadirnya organisasi keuangan internasional merupakan alat yang dapat mengusik kedaulatan bangsa yang berujung pada neo-colonialism. Oleh karenanya, meskipun tampak berbeda, namun apa yang sedang kita hadapi saat ini masihlah ”musuh” yang sama, yaitu penjajahan.

Dengan ketersediaan akses dan sumber informasi yang tidak terbatas, pemuda Indonesia di luar negeri sudah seyogyanya mengambil peran signifikan dengan menggalang kepemimpinan internasional guna menghadapi berbagai tantangan di atas.

Sebagai kaum intelektual, sudah seharusnya transfer informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui berbagai bentuk dan cara bagi mereka yang berada di Indonesia. Hal ini sama halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh para intelektual pendahulu kita yang menempuh pendidikan di Belanda pada masa pra kemerdekaan, bersama Moh. Hatta mereka dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia dengan tujuan membangun basis pendidikan ilmu pengetahuan kepada segenap rakyat Indonesia (Nicholas Tarling, 1999).

Setiap pemuda Indonesia di manapun ia berada harus mampu menjadi duta bangsa pada setiap aspek diplomasi kehidupan, baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, ataupun budaya.
Lebih dari itu, setiap pemuda Indonesia juga harus dapat merevitalisasi peran dan fungsinya sebagai bagian dari global village guna menghimpun terbentuknya soft power guna meningkatkan reputasi dan posisi tawar Indonesia di mata dunia sebagaimana telah dinikmati hasilnya oleh Cina, India, dan Brazil.

Relevansi Sumpah Pemuda

Hal utama yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pemuda di tingkat internasional adalah kesatuan. Tanpa adanya kesatuan, dalam konsep Antonio Gramsci, perjuangan menghadapi tantangan terkini akan kandas diterpa gelombang hegemoni negara-negara besar. Proses terjadinya Sumpah Pemuda sangatlah relevan untuk dapat kita gunakan sebagai cermin pembentukan kepemimpinan internasional pemuda Indonesia di masa yang akan datang.

Pertama, para pemuda dan pelajar Indonesia baik yang bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) atau organisasi sejenis lainnya dalam satu kawasan dunia yang sama, dapat mengikatkan dirinya dalam satu jejaring koordinasi awal untuk tahapan konsolidasi. Hingga saat ini, baru beberapa kawasan saja yang memiliki jaringan koordinasi demikian, di antaranya yaitu Jejaring PPI se-Eropa, Badan Koordinasi PPI se-Timur Tengah dan sekitarnya, serta PPI Australia.

Kedua, jika telah terbentuk jejaring koordinasi awal di masing-masing kawasan, maka menyatukan seluruh jejaring kawasan yang ada guna pembentukan kepemimpinan pemuda internasional bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebagai contoh, hampir setiap tahunnya negara Perancis mengadakan Temu Pemuda Internasional (Rencontres Internationales de Jeunes) secara resmi guna membahas arah dan kontribusi pergerakan mahasiswanya yang tengah berada di seluruh penjuru belahan dunia.

Ketiga, guna menyamakan arah dan gerakan pemuda Indonesia, maka koordinasi dan komunikasi yang intensif harus selalu dilakukan antara pemuda di dalam dan di luar negeri. Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang harmonis, maka kekuatan pemuda Indonesia tidak akan terlalu berarti baik pada level nasional maupun internasional.

Keempat, dengan begitu besarnya aset pemuda di luar negeri, Pemerintah sudah sebaiknya memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh demi terciptanya kepemimpinan pemuda luar negeri dengan sistem koordinasi triumvirat yang melibatkan Departemen Pemuda dan Olah Raga, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Tahun 2008 mendatang merupakan waktu yang sangat tepat untuk mencanangkan Kepemimpinan Pemuda Luar Negeri sekaligus menancapkan gelombang keenam Kebangkitan Indonesia. Pasalnya, selain akan memasuki usia ke-80 untuk peringatan Sumpah Pemuda, pada saat yang bersamaan bangsa Indonesia juga akan memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional.

Apakah ini sebuah mimipi? Iya. Apakah ini mimpi yang tidak mungkin terjadi? Tidak, ini adalah mimpi yang sangat mungkin terwujud. Martin Luther pernah mengatakan, ”I have a dream today. I have a dream…”. Kemudian, berkat perjuangan dan komitmen bersama, akhirnya mimpi tersebut berhasil ia raih.

* Pan Mohamad Faiz adalah Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia se-India (PPI-India), salah satu pendeklarator berdirinya Overseas Indonesian Student Association Alliance (OISAA)

MENEROPONG VISI BANGSA:
Analisa Kritis Visi Indonesia 2030 vis-a-vis Visi India 2020[1]
Oleh: Pan Mohamad Faiz[2]

A. Pendahuluan

Setiap bangsa memerlukan sebuah pernyataan visi yang jelas dengan perpaduan antara fakta dan kemampuan yang ada dengan imajinasi di masa yang akan datang guna mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja dan berusaha lebih keras lagi dari saat ini. Hal ini sangatlah penting dalam membangun konsensus politik dalam satu strategi pengembangan nasional, yang meliputi, inter-alia, peranan dan tanggung jawab dari berbagai institusi terkait dengan perekonomian, seperti Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, korporasi di sektor privat, sektor usaha menengah dan kecil, organisasi masyarakat, dan lain sebaginya. Sebuah visi juga harus dapat mengidentifikasi potensi kerugian dan kegagalan rencana serta solusi yang paling memungkinkan dalam rangka memobilisasikan usaha disertai dengan fokus utama.

Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 250 juta jiwa dengan mendiami sekitar 11.000 pulau dari 17.504 pulau di seluruh Nusantara, tidak bisa tidak harus memiliki Visi Bangsa yang jelas jika ingin keluar dari krisis multidimensi yang berkecamuk sejak akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara-negara di Asia. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kependudukan, korupsi dan lain sebagainya. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa oraganisasi dunia telah menunjukan posisi Indonesia yang sangat tertinggal dari negara-negara lainnya, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

• Indeks Pembangunan Manusia (United Nations): Peringkat 108 dari 177.
• Indeks Kualitas Hidup (The Economist): Peringkat 71 dari 111.
• Indeks Kebebasan Ekonomi (Heritage Foundation/The Wall Street Journal): Peringkat 110 dari 157.
• Indeks Persepsi Korupsi (Transparancy International): Peringkat 130 dari 163.

Guna mengatasi berbagai masalah tersebut di atas, pada tanggal 22 Maret 2007 yang lalu, Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelontorkan sebuah Visi Bangsa yang disebut dengan Visi Indonesia 2030 atau Visi 2030 yang dikembangkan oleh Yayasan Indonesia Forum (YIF). Visi ini tidak tanggung-tanggung dalam menentukan empat target pencapaiannya utamanya, yaitu:

Pertama, pada tahun 2030 nanti, dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai US$ 5,1 triliun atau bila kita hitung dengan formulasi pendapatan perkapita mencapai US$ 18.000 per tahun (Rp. 13.500.000 per bulan). Maka dengan pencapai an tersebut Indonesia diperkirakan akan berada pada posisi kelima ekonomis terbesar setelah China, India, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kedua, terciptanya pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan; Ketiga, terwujudnya kualitas hidup modern dan merata; serta Keempat, mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar “Fortune 500 Companies”.

Tentunya ‘Visi Bangsa’ yang dikemukakan oleh Presiden SBY telah menjadi wacana yang amat menarik untuk didiskusikan. Pasalnya, menurut Pormadi Simbolon, wacana tersebut muncul di saat hampir seluruh aspek kehidupan temasuk birokrasi kurang efektif dan berdisiplin dalam kerjanya. Perilaku dan sikap sebagian besar para elit bangsa dan partai politik masih lebih memikirkan kepentingan kekuasaan dan kelompoknya. Ditambah lagi dengan lemahnya sistem pendidikan saat ini, maka akan sangat sulit mendukung pencapaian Visi Indonesia 2030 tersebut.

Keluhan sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa pendidikan kita hanya bisa dinikmati oleh kalangan mampu. Di lain pihak, hasil riset Data Bank Dunia November 2006 menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia sebanyak 149 juta jiwa atau sebesar 49 persen dari total penduduk Indonesia 200 juta jiwa. Berdasarkan laporan pembangunan manusia (HDR) 2005, kondisi Indonesia pun masih sangat memprihatinkan. Angka kematian ibu 310 per 100.000 kelahiran hidup atau nomor dua tertinggi di Asia Pasifik, sedangkan angka kematian bayi 31 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu 26 persen anak balita kurang gizi serta akses air bersih, listrik dan pelayanan publik belum memadai.

B. Pro-Kontra Visi 2030

Oleh karena target yang diusung oleh Visi 2030 dianggap terlalu tinggi, maka timbulah sebuah keraguan akan Visi tersebut. Secara garis besar, setidaknya kita dapat menelaah dari tiga sudut pandang yaitu analisa Politik, Hukum, dan Ekonomi, sebagai berikut:

Analisa politik yang diungkapkan oleh Pengamat Politik UI, Arbi Sanit, bahwa pencanangan Visi 2030 oleh Presiden Yudhoyono bagi suksesnya pertumbuhan ekonomi nasional menuju sebuah negara maju, hanya akan berupa mimpi jika tidak diimbangi reformasi fundamental sistem politik negara. Pemilu 2009 mendatang akan menjadi barometer sukses-tidaknya perubahan sistem politik Indonesia yang secara tidak langsung juga akan menentukan prospek Visi 2030.

Menurutnya, kalau tidak cukup matang prakondisi politik Indonesia, maka jangan terlalu berharap visi pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan. Prakondisi politik itu mencakup tiga faktor utama. Pertama, kesiapan para pemimpin untuk melakukan perubahan mendasar. Kedua, penyempurnaan sistem kepartaian, yaitu dengan menciptakan sistem partai yang kuat dalam pengertian mayoritas di samping ada minoritas untuk menjadi oposisi sebagai fungsi kontrol. Ketiga, sistem politik itu sendiri, yaitu sistem politik yang konsisten kepada satu sistem, dan bukan sistem yang beraneka ragam dan rupanya.

Dari analisa hukum setidaknya menemukan adanya gejala ‘krisis konstititusional’ yang mengakibatkan tidak tersedianya ruang yang nyaman untuk terwujudnya Visi 2030 tersebut. Salah satunya disebabkan masih diperdebatkannya landasan hukum dan konstitusional bangsa Indonesia hingga detik ini. Pasca amandemen UUD 1945, sedikitnya terdapat ada tiga kelompok di kalangan elite bangsa ini yang masih memperdebatkan keberadaan UUD 1945 pasca amendemen. Bila dikaitkan dengan Visi 2030, menurut H.R. Siregar, “mimpi” tersebut terkesan tidak realistis karena tidak didukung konstitusi yang mapan.

Selama konstitusi masih terus diperdebatkan dalam tataran sah-tidaknya amandemen, Visi 2030 dimaksud tergolong beresiko karena tidak ditopang realitas hukum dasar yang matang. Begitu pula apabila peraturan perundang-undangan selalu berubah-ubah, hal itu jelas akan membuat setiap orang merasa tidak mempunyai kepastian hukum, baik itu di bidang usaha, profesi, dan lain sebagainya. Dampak lebih lanjut dari kondisi seperti itu bukan tidak mungkin akan mengancam stabilitas politik dan pemerintahan. Padahal seyogyanya stabilitas politik dan pemerintahan tersebut merupakan syarat mutlak bagi pencapaian Visi 2030.

Dari analisa ekonomi, Jhon Tafbu Ritongan, seorang pengamat dan praktisi ekonomi, mendasari rasa pesimismenya terhadap Visi 2030 dengan mengkalkulasikan rumusan ekonomi yang sederhana. Menurut data World Development Indicator 2006, total pendapatan Indonesia tahun 2004 adalah US$ 248 miliar. Dengan jumlah penduduk 218 juta jiwa, Bank Dunia memperkirakan pendapatan per kapita adalah US$ 1.140. Sementara dengan metode PPP (purchasing power parity) total pendapatan nasional bruto adalah US$ 757 miliar dan pendapatan per kapita adalah US$ 3.480.

Dengan pendapatan nasional bruto (US$ 287 miliar), posisi Indonesia berada pada urutan ke-22. Jika kita menggunakan metode PPP (US$ 3.480), Indonesia berada pada posisi ke-140. Jadi, selama 23 tahun ke depan Indonesia harus mampu melompati 18 negara atau bahkan 135 negara. Adapun pendapatan negara lain yang harus dilompati ternyata sudah jauh lebih tinggi dari Indonesia, seperti Australia, Brazil, Russia, India dan Korsel. Menurutnya, satu-satunya cara agar Visi 2030 masuk akal ialah dengan menggunakan asumsi klasik, yakni “ceteris paribus”, hal-hal lain tidak berubah dan target PDB bukan US$ 5,1 triliun. Maksudnya, supaya Indonesia bisa masuk menjadi jajaran lima besar, negara-negara lain yang disebutkan tadi tidak berusaha meningkatkan produksi. Sementara ekonomi Indonesia harus tumbuh rata-rata 24 persen atau bertambah sekitar US$ 70 miliar per tahun. Namun faktanya, selama lima tahun terakhir petumbuhan ekonimi tidak bisa mencapai 6 persen. Oleh karena alasan tersebutlah Visi 2003 dianggapnya tidak masuk akal, karena jelas tidak mungkin negara lain hanya “tidur” saja.

Sementara beberapa tokoh nasional juga ikut ambil bagian dalam menanggapi Visi 2030 tersebut, diantaranya yaitu Salahuddin Wahid, mantan calon wakil presiden, dengan menyebut Visi 2030 merupakan visi yang “tidak masuk akal”. Begitupula dengan Sukardi Rinakit dari Sugeng Sarijadi Syndicate yang menyindir dengan halus bahwa Visi 2030 akan terlaksana kalau saja pada tahun 2020 kita menjadi bagian Negara Eropa Utara dan Amerika Serikat. Komentar yang cukup keras disampaikan oleh Kwik Kian Gie dalam salah satu tulisannya bahwa mereka yang menyusun bukanlah orang yang mempunyai visi melainkan sebagian pedagang, lulusan universitas dan teknokrat yang miskin falsafah. Sementara Gus Pur, di salah satu episode acara Republik Benar Benar Mimpi (BBM) mengatakan, “Paling hanya beda tipis kalau tidak tercapai 2030, yah akan tercapai pda tahun 3030”.

Namun demikian, tidak semua orang merasa pesimis atas Visi 2030 tersebut. Pengamat Ekonomi Djisman Simanjuntak, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Hadiningsih, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bun Bunan Hutapea, Mantan Perwira Tinggi TNI Letjen Pur. Sayidiman Suryohadiprodjo, dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuddzidiq percaya bahwa Visi Indonesia 2030 akan tercapai dengan beberapa syarat. Hanya saja syarat yang disampaikan, seperti misalnya reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi sistem hukum, dan lain sebagainya, merupakan konsep yang masih mengawang-awang tanpa sistematika pencapaian yang jelas

B. Vis-a-Vis Visi India 2020

Suatu visi yang jelas memegang peranan teramat penting dalam suatu pencapaian. Bahkan teramat pentingnya, bangsa besar seperti Jepang mengatakan bahwa “Action without vision is a nightmare”. Sebagai sebuah landasan pacu, Visi Bangsa akan menentukan ke mana dan di mana suatu perahu bangsa akan berlayar dan berlabuh. Jika suatu bangsa berangkat dari visi yang kurang tepat, maka jangan terlalu berharap bahwa visi tersebut dapat membawa perubahan yang berarti.

Oleh karena itu, penulis mengajak untuk melihat perbandingan Visi Indonesia 2030 vis-a-vis Visi India 2020. Pilihan perbandingan ini diambil dengan dua latar belakang utama. Pertama, kedua negara tersebut (Indonesia dan India) mempunyai kondisi dan karakter yang serupa, selain sama-sama merupakan kategori ‘The Third World Countries’, kemiskinan dan kependudukan menjadi permasalah utama ke dua negara tersebut. Kedua, saat ini India diprediksi oleh para pakar dunia akan tumbuh menjadi negara dengan ekonomi super power dalam 20 hingga 30 tahun mendatang. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, India mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tercepat kedua di dunia setelah China dengan pertumbuhan rata-rata 9,7 persen. Bahkan Goldman Sach memprediksikan bahwa India akan mampu menggeser Amerika Serikat untuk memiliki perekonomian terbesar kedua di dunia setelah China pada tahun 2040.

Dengan kondisi yang demikian maka sangatlah patut jika kita membedah karakteristik dan visi dari negeri Gandhi guna mengkritisi Visi 2030 yang baru saja tersusun. Adapun perbandingan akan dilakukan pada substansi yang terkait dengan orisinalitas penyusun, target pencapaian, distribusi informasi, dan harmonisasi.

1. Orisinalitas Penyusun

Walaupun peluncuran Visi Indonesia 2030 dilakukan di Istana Negara dan dihadiri oleh jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara, namun sebenarnya visi tersebut bukanlah gagasan yang berawal dari Presiden SBY, melainkan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Awalnya visi ini digagas di Manado pada bulan Juli 2006 dalam kongres XVI ISEI, beberapa saat setelah Chairul Tanjung terpilih sebagai ketua Yayasan Indonesia Forum yang baru. Bahkan bila dilihat dari pengakuan dari Ishadi S.K, pembicaraan awal hanya dilakukan di sebuah restoran sea food antara Chairul Tanjung, Raden Pardede, dan dirinya.

Tim perumus yang menyusun kerangka dasar Visi Indonesia 2030 terinspirasi dari laporan United Bank of Switzedland (UBS) yang menyebutkan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di masa yang mendatang. Adapun tim perumus tersebut terdiri dari wakil pengusaha, ekonom, dan birokrat. Di antaranya yaitu Bambang P.S Brojonegoro dan M. Chatib Basri (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia). Ainun Na’im (UGM), Suahasil Nazara (Institut Pertanian Bogor), John Prasetyo, TP Rachmat dan Darwin Silalahi (kalangan bisnis) serta Anny Ratnawati (birokrat).

Hal ini berbeda dengan Visi India 2020 yang pada awalnya memang merupakan sebuah visi yang dibuat oleh A.P.J Abdul Kalam, Presiden India saat ini, bersama dengan Y.S. Rajan. Visi tersebut dirangkum dalam sebuah buku berjudul “India 2020: A Vision for the New Millennium” yang mengupas tentang kekuatan dan kelemahan India saat ini sebagai pertimbangan guna menggapai pencapaian utamanya yaitu menjadi salah satu dari lima negara dunia dengan kekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2020. Kerangka Visi inilah yang kemudian digunakan oleh Committee on India Vision 2020, Planning Commission of India untuk menguraikan secara panjang-lebar dan terperinci terhadap visi yang akan dicapai pada tahun 2020.

Dalam laporannya, tim penyusun tersebut terdiri lebih dari 30 anggota tetap dan dibantu puluhan anggota tidak tetap. Mereka berasal dari berbagai bidang ilmu kemasyrakatan dan merupakan perwakilan ahli-ahli pada bidang disiplinyan masing-masing. Guna menyelesaikan Visi 2020 tersebut mereka menghabiskan waktu hampir dua tahun dengan pertimbangan agar tidak tergesa-gesa dalam mendulang berbagai ide dan pemikiran yang datang dari seluruh masyarakat. Tim perumus memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengirimkan makalah dan catatan-catatan guna mendukung perancangan visi tersebut dan kini kesemuanya itu telah menjadi landasan utama dari Visi 2020 yang telah dikodifikasi menjadi 957 halaman.

Oleh karenanya, Visi India 2020 dapat dikatakan sangat membumi di hampir seluruh lapisan masyarakat di India. Visi tersebut menjadi cita-cita dan mimpi bersama rakyat India. Hal ini sama halnya dengan Visi Malaysia 2020 yang digagas oleh Mahathir Muhammad. Malaysia melibatkan sekitar 120 pakar dari berbagai disiplin ilmu yang mewakili komunitas-komunitas dari beragam masyarakat di seluruh negeri Malaysia. Sebelum menjadi visi bersama, rumusan para pakar tersebut didiseminasikan dan disosialisasikan kurang lebih dua tahun lamanya dengan menggelar rangkaian seminar di seluruh negeri.

Maka sangatlah beralasan bila dikatakan bahwa Visi 2030 dilakukan tanpa kajian mendalam karena tidak melibatkan banyak pihak yang heterogen keahliannya. Sehingga apa yang menjadi mimpi dalam visi tersebut bukanlah mimpi rakyat Indonesia, tetapi hanyalah mimpi dari sebagian kalangan saja. Seharusnya visi Indonesia harus dirancang dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Jika hal tersebut dilaksanakan maka visi tersebut otomatis akan menjadi cita-cita, semangat, dan energi bersama untuk mewujudkannya.

2. Target Pencapaian

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, target pencapaian yang lebih diutamakan oleh Visi Indonesia 2030 adalah di bidang dengan ekonomi, yaitu pendapatan perkapita US$ 18.000 per tahun, pengelolan alam yang berkelanjutan, perwujudan kualitas hidup modern dan merata, serta sejumlah 20 perusahaan Indonesia yang akan masuk dalam daftar “Fortune 500 Companies”. Hal ini sangat dimaklumi bahwa latar belakang utama tim penyusun adalah mereka yang tergabung di dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Oleh karena itu, hemat penulis, pencapaian Visi 2030 masihlah terlalu umum dan tidak menyeluruh.

Bandingkan dengan Visi 2020 yang dibuat oleh India, mereka tidak sekedar mematok angka pertumbuhan pendudukan atau pendapatan per kapita sebagai target utamanya. Diilhami oleh Rabindranath Tagore’s Vision, mereka lebih melihat tingkat kemakmuran sebagai dasar pencapaiannya yang kemudian mereka namakan sebagai “Nodal Points of Indian Prosperity”. Secara garis besar, pencapaian tersebut terdiri dari:

1. Perdamaian, Keamanan dan Kesatuan Nasional – Keamanan fisik dari ancaman eksternal maupun internal, pertahanan nasional yang kuat, penegakkan hukum nasional dan hamonisasi nasional;
2. Ketersediaan Bahan Pangan dan Nutrisi – Sebuah semangat dan produktivitas tinggi dari sektor pertanian yang dapat menjamin persediaan bahan pangan dan nutrisi, meningkatkan kesempatan bekerja, menstimulus industrialisasi, dan memperbaharui sumber daya energi melalu ‘biomass’ dan ‘fuel crops’;
3. Lapangan Pekerjaan untuk Semua – Komitmen konstitusi untuk memberikan jaminan dan hak kepada seluruh rakyat untuk memperoleh mata pencaharian dan kehidupan yang berkelanjutan dengan mempersiapkan mereka agar memiliki daya jual yang dibutuhkan sehingga dapat secara bebas memilih pekerjaan;
4. Ilmu Pengetahuan – Seratus persen melek huruf dan pendidikan di sekolah, serta pelatihan kejuruan bagi seluruh peserta baru untuk menjadi tenaga kerja siap pakai, melengkapi generasi muda dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dalam ketatnya persaingan dunia. Program pendidikan dewasa untuk menggantikan usia kerja yang putus sekolah karena minimnya pendidikan, dan melanjutkan investasi di bidang ilmu pengetahuan guna meningkatkan produktivitas, kualitas hidup dan lingkungan;
5. Kesehatan - Pengembanganan infrastruktur untuk kesehatan publik dan perawatan kesehatan guna menjamin kesehatan bagi seluruhnya;
6. Teknologi dan Infrastruktur – Pengembangan yang berkelanjutan dalam infrastruktur secara fisik untuk transportasi massal dengan biaya murah dan komunikasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat dan persaingan internasional. Aplikasi komputer untuk meningkatkan akses memperoleh pengetahuan dan informasi guna meningkatkan kecepatan, efisiensi dan kenyamanan dalam beraktivitas di seluruh sendi kehidupan;
7. Globalisasi – Menyukseskan terintegrasinya India dengan perekonomian dunia;
8. Pemerintahan yang Baik – Kepemimpinan yang mempunyai visi jauh ke depan dan dinamis agar memaksimalkan kesejahteraan nasional, kebebasan individu, dan kewajaran sosial melalui responsif, transparansi, dan administrasi yang akuntabel guna menghilangkan seluruh hambatan pada pengembangan ekonomi;
9. Nilai Pekerjaan – Penggiatan seluruh poin di atas memerlukan ketegasan dan ketaatan dalam setiap keputusan sebagai suatu nilai utama, termasuk membuat keputusan dengan cepat, pelaksanaan yang disiplin, implementasi yang sistematik, koordinasi yang harmonis, ketahanan dan usaha yang tidak pernah berhenti

Perlu penulis garis bawahi di sini, sebagaimana juga diungkapkan oleh Amartya Sen, bahwa pendekatan di India terhadap tingkat kesejahteraan, khususnya dalam mengkategorisasikan masyarakat miskin tidaklah semata-mata mengikuti indikator penghitungan yang dikeluarkan oleh badan atau ekonom internasional dengan hanya menggunakan tingkat pendapatan per kapita dan nutrisi yang dikonsumsi per hari. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Operation Research Group, Baroda India pada tahun 1995, untuk mengkategorisasikan tingkat kemiskinan maka harus pula dilakukan melalui indikator sosial-ekonomi lainnya yang dalam hal ini melibatkan penggunaan lahan, rumah, pakaian, pangan, keamanan, sanitasi, ketahanan konsumen dan kepemilikannya, melek huruf, tenaga kerja, mata pencaharian, status anak, jenis hutang, migrasi dan bantuan yang dibutuhkan secara alami.

Oleh karenanya, Visi yang disusun pada India 2020 tidaklah selalu berhujung mengenai materi dan pendapatan ekonomis semata, karena bagi mereka target tersebut tidaklah seluruhnya tepat untuk digunakan terhadap negara ketiga yang mempunyai jumlah penduduk sangat besar dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita tidak mutlak dapat menggambarkan bahwa suatu masyakarat memiliki kesjahteraan yang sama dan merata, karena faktanya hingga saat ini disparitas kesejahteraan antara mereka yang sangat berkecukupan dengan masyarakat miskin sangatlah lebar. Sehingga sebenarnya, berdasarkan data, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tertopang oleh mereka yang mempunyai tingkat kekayaan sangat besar. Namun dalam kesehariannya, hidup mereka tidaklah ikut berubah sebagaimana hitungan matematika per kapita yang telah ditentukan.

4. Distribusi Informasi

Pendistribusian informasi mengenai Visi India 2020 di seluruh lapisan masyarakat India patut menjadi contoh bagi kita semua. Baik sebelum maupun sesudah terwujudnya Visi 2020, pemerintah India melakukan sosialisasi secara gencar kepada semua elemen bangsa. Hal tersebut dilakukan malalui seminar dan kampanye yang melibatkan media cetak maupun elektronik secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Hal yang sangat menarik di sini bahwa sumber buku utama peyusunan Visi 2020 karya Presiden Abdul Kalam dapat dengan mudah ditemukan hampir disetiap toko buku, baik dalam kios-kios resmi maupun kios jalanan yang dibuka oleh para pedagang kaki lima. Maka bukanlah hal yang mengherankan apabila sebagian besar masyakarat India, jika belum membaca setidaknya mereka tahu dan pernah mendengar sekilas akan substansi buku tersebut. Begitu pula dengan Visi 2020 yang sudah dikodifikasikan oleh Planning Commission of India, siapapun dapat memperolehnya hanya dengan men-download pada website resminya. Oleh sebab itu, setiap rakyat India dapat dengan mudah mengakses informasi yang ada di dalam Visi tersebut, baik dalam rangka mengkritisi maupun menjadikannya sebagai pedoman pelaksanaan programnya masing-masing semata-mata guna menunjang pencapai Visi India 2020.

Bagaimana halnya dengan Visi Indonesia 2030? Peluncuran kerangka dasar Visi 2030 pun sudah menjadi pro-kontra, karena tanpa “tedeng aling” tiba-tiba masyarakat disuguhkan dengan sebuah Visi yang dirasakan teramat ‘bombastis’. Bagai petir yang menyambar di siang hari yang cerah, Visi 2030 pun disambut dengan kepala panas dan hati dingin oleh berbagai kalangan sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya. Buktinya, memasuki bulan ketiga sejak peluncuran Visi tersebut, sangat jarang ditemukan media yang kembali mengupas dan memberitakan mengenai Visi 2030 tersebut.

Begitu pula dengan pemerintah maupun sang pengusung gagasan itu sendiri, insiatif untuk mendistribusikan cita-cita bangsa jangka panjang tersebut belum juga terlihat hingga saat ini. Hanya mereka yang berada dalam lingkaran elit saja yang mampu mengakses informasi tersebut. Padahal informasi itu sangat fundamental bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pemenuhan hak dasarnya (basic right) untuk mengetahui kemana masa depan mereka akan diarahkan. Mengutip pendapat Pudjo Tahardjo, bahwa Visi Indonesia 2030 merupakan simulasi dengan sejumlah asumsi, oleh karena itu sudah seharusnya Visi tersebut lebih dibumikan lagi dalam program yang lebih konkret.

4. Harmonisasi

Visi Bangsa seyogyanya dijadikan sebagai sumber inspirasi, imajinasi, pedoman dan pegangan dalam gerak dan langkah setiap komponen bangsa. Namun apa yang terjadi jika suatu negara mempunyai Visi Bangsa lebih dari satu dan kesemuanya itu timbul-tenggelam mengikuti arus jaman? Kira-kira inilah yang kini sedang terjadi pada bangsa Indonesia.

Hasil penelusuran penulis, Visi 2030 bukanlah visi bangsa yang pertama dilahirkan dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini. Setidaknya terdapat pula Visi Indonesia 2020 yang telah disahkan dengan Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang di dalamnya termuat tentang Tantangan Menjelang Tahun 2020 dan Visi Indonesia 2020.

Terdapat pula Visi Indonesia 2025 yang mempunyai payung hukum berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jika TAP MPR tersebut sama sekali tidak disinggung—atau mungkin telah dilupakan—dalam peluncuran Visi 2030, UU No. 17 Tahun 2007 beberapa kali sempat diuraikan oleh Presiden SBY. Namun demikian, menurut Forum Rektor Indonesia, UU No. 17 Tahun 2007 pada dasarnya tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh segenap unsur bangsa karena perumusannnya dilakukan secara top-down oleh Pemerintah.

Meskipun Presiden SBY telah menghimbau agar kedua Visi Bangsa ini dijalankan secara selaras dan bersamaan, namun setidaknya kita dapat melihat bahwa belum terdapatnya harmonisasi pola pikir untuk menentukan visi bangsa yang sesungguhnya. Semakin banyak gagasan memang baik, tetapi jangan sampai terlalu banyak gagasan lalu kita hanya sibuk memilah mana yang sesungguhnya harus kita lakukan sehingga menyebabkan habisnya waktu hanya dalam tahapan perencanaan saja. Ibarat pepatah mengatakan, “One day I’ll do this and I’ll do that, but while they say it, time goes by and they don’t put any of their plans to action.”

Berbeda dengan India, sejak awal hingga saat ini hanya satu Visi resmi yang mereka usung, yaitu “Indian Vision 2020”. Adapun mereka yang ingin mempunyai visi lainnya, cukup menyesuaikan dan menyempurnakan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatannya masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kesimpulan dan Saran

Visi 2030 mau tidak mau harus kita akui memiliki sejumlah kekurangan. Perumus Visi Indonesia 2030 pun secara jujur mengakui bahwa apa yang mereka buat mengandung cita-cita, imajinasi sekaligus mimpi. Visi itu sengaja dibuat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, lebih dari sekedar mewujudkan business as usual.

Oleh karena itu, dalam banyak keterbatasannya Visi 2030 tidak perlu kita anggap sebagai prediksi ‘harga mati’. Sebab bila Visi 2030 tetap dipergunakan, setidaknya tetap akan sangat berharga sebagai rancangan atau cita-cita yang menuntun semua aparat pemerintah dan swasta untuk bekerja bersama. Namun demikian, agar bisa bekerja bersama, asumsi yang dipergunakan dalam model tersebut mutlak untuk dijelaskan secara luas dan terperinci, sebab Visi 2030 tersebut barulah kerangka dasar.

Dengan demikian, Visi 2030 pada dasarnya dapat direvisi kembali karena alasan-alasan yang telah diulas sebelumnya. Bahkan para ahli bisa juga mengembangkan Visi pembanding dengan mempergunakan variabel-variabel lain, termasuk kesepakatan dunia yang makin memperhitungkan kesejajaran antara upaya pembangunan ekonomi dengan pembangunan bidang sosial kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan bangsa yang lebih luas. Pemerintah tentunya juga harus mengambil pengalaman dari negara-negara lainnya dalam penyusunan Visi Indonesia mendatang yang lebih terencana, sistematis, dan lebih membumi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia. Bahkan jika perlu, bagi mereka yang akan mencalonkan diri menjadi kandidat Presiden RI pada Pemilu 2009 mendatang, hendaknya mulai saat ini berusaha menyusun Visi Bangsa yang jelas dan orisinil, sebagaimana pengalaman kepemimpinan di India telah menunjukkan keberhasilannya secara berulang kali.

Niat dan tekad kuat harus pula diteruskan untuk menjadikan Visi Indonesia 2030 menjadi kenyataan. Sebab, jikalau Visi Indonesia 2030 tidak diperjuangkan menjadi kenyataan, maka ini kembali menunjukkan bahwa bangsa Indonesia amat pandai membuat gagasan, konsep, dan teori, tetapi amat lemah dalam menjadikan produk pikiran itu sebagai kenyataan yang konkret. Sudah waktunya kita menanggalkan kelemahan tersebut agar tidak dicemooh sebagai bangsa yang hanya pandai beretorika saja. Oleh karenanya, beberapa hal berikut sekiranya patut untuk dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan guna menopang pelaksanaan Visi Indonesia 2030.

Pertama, sukses dari impian Visi Indonesia 2030 mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia bermutu. Sebagaimana telah penulis nyatakan secara berulang kali di berbagai forum, maka bidang pendidikan dan pelatihan harusnya menjadi prioritas yang utama, setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun pertama. Cita-cita ini hanya akan bisa terwujud jika kita semua berkomitmen memberi perhatian yang tinggi terhadap bidang pendidikan, terutama di bidang ilmu murni dan terapan, serta pendidikan budi pekerti dan pengetahuan sekaligus bahasa global.

Kedua, suksesnya transformasi “Visi India 2020” menjadi mimpi bersama seluruh komponen bangsa India tidak terlepas dari peranan lahirnya kebebasan memperoleh informasi yang disandarkan pada the Right to Information Act, 2005. Oleh sebab itu, Pemerintah bersama DPR harus pula memberikan prioritas lebih untuk percepatan pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) yang hingga kini masih terhambat. Menurut Dr. Effendi Ghazali, dengan adanya kebebasan memperoleh informasi, tentunya akan memberi ruang bagi publik untuk dapat mengakses informasi yang terkait dalam program percepatan pemberantasan korupsi. Karena keberadaan undang-undang secara otomatis akan memberi implikasi bagi para penyelenggara negara untuk bertindak transparan dan memiliki sistem akuntabilitas yang kuat.

Ketiga, senada dengan istilah yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam forum dengan Kadin beberapa waktu lalu, guna mewujudkan Visi Indonesia 2030 diperlukan semangat “diplomsi total”. Diplomasi total dimaksud di sini yaitu diplomasi yang melibatkan semua komponen untuk memperkuat posisi pasar internasional Indonesia. Diplomasi yang melibatkan semua komponen Indonesia untuk kepentingan Indonesia itulah yang disebut dengan Indonesia Incorporated.

Terkait dengan diplomasi total, salah satu ujung tombaknya tidak lain adalah kedutaan Indonesia yang berada di seluruh dunia. Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan dan China, kedutaan Indonesia lebih berkarakter sebagai pejabat politik bukan ‘pedagang’. Namun bukan berarti di sini dimaksudkan agar semua Dubes Indonesia dan stafnya berubah menjadi ‘pedagang’, namun yang dibutuhkan di sini adalah jiwa kewirausahaan. Jikalau mereka memiliki naluri marketing, mengetahui produk melalui informasi yang tersedia dengan mudah, mencari pasar, memfasilitasi pertemuan investor, dan mempromosikannya, tentu swasta Indonesia akan memperoleh amunisi yang sangat memadai. Hanya dengan diplomasi total seperti ini mimpi Indonesia 2030 memiliki basis optimisme.

Sebuah visi ke depan memang amat dibutuhkan sebuah bangsa. Tanpa visi, gerak dan perjalanan sebuah bangsa menjadi tidak jelas dan terarah. Sebagaimana halnya mereka yang sudah memiliki Visi Bangsa yang jelas dan terarah, seperti Singapura, India dan Malaysia, Visi tersebut telah menjadi kebanggaan karena memberikan motivasi bagaimana mereka membangun negaranya ke depan. Hasilnya telah terlihat, mereka yang dulu tertinggal dibandingkan Indonesia, sekarang menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia. Eksistensi mereka pun semakin diakui dalam percaturan internasional.

Apa pun realitas hari ini, bangsa Indonesia memang memerlukan impian, namun bukanlah sebuah impian yang bernilai mimpi-mimpi non-fiksi. Bangsa Indonesia juga tidak akan memiliki masa depan yang cerah jikalau kita kering akan cita-cita, gagasan dan idealisme. Visi 2030 setidaknya memberi inspirasi, semangat, secercah harapan dan kepercayaan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Patut kiranya kita mengingat kembali pidato Bapak Bangsa Ir. Soekarno dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1962 dengan menyatakan, “Only a nation with self-reliance can become a great nation”. Semoga anak dan cucu kita sudah dapat menikmati eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di tahun 2030 nanti.

Wallahu’alam Bishawab…

[1] Ditulis khusus untuk fit and proper test terbatas PPI India, Juni 2007.

[2] Penulis adalah Wakil Ketua I Dewan Pimpinan PPI India dan Manajer Pengembangan Share-Economy International untuk kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka Utama:

• Gupta, S.P., et .al., India Vision 2020 : The Report, Planning Commission, Government of India, New Delhi, 2007.
• Kalam, A.P.J. Abdul and Y.S. Rajan, India 2020: A Vision for the New Millenium, Penguin Books, New Delhi, 2002.
• Narang, A.S., et. al., India : Democracy and Development, School of Social Science, IGNOU, New Delhi, 2003.
• Pande, B.B, Re-orienting the Rights Discourse to Basic Human Needs, Delhi Law Review, Delhi.
• Yudhoyono, Susilo Bambang, Sambutan Presiden RI pada Acara Peluncuran Buku Kerangka Dasar Visi Indonesia 2030, Lembaga Kepresidenan RI, Jakarta, 22 Maret 2007.
• Majalah AKSES, Departemen Luar Negeri RI, Volume 4/Maret 2007.
• Kumpulan Artikel Cetak dan Elektronik.
• Dsb.

Fokus KOMPAS Sabtu, 28 Mei 2005
============================================
SETIAP kali masalah yang berkaitan dengan kelautan mengemuka,
sepertinya sudah biasa ditanggapi dengan sikap yang reaktif dan
defensif, tanpa penanganan sistematis. Kelautan juga acap kali baru
menarik perhatian jika berkaitan dengan isu kewilayahan.

Sikap seperti ini, menurut pakar hukum laut internasional Prof Dr
Dimyati Hartono SH, mencerminkan penentu kebijakan maupun masyarakat
belum bervisi Indonesia sebagai negara kepulauan. “Kita membangun
berdasar land base oriented, padahal negara kita bukan daratan luas
atau benua, tetapi secara obyektif justru salah satu kepulauan
terluas di dunia,” kata Dimyati menjelaskan.

Pada masa awal Orde Baru pemenuhan pangan, sandang, dan papan
digenjot dengan mendirikan pabrik-pabrik. Pulau Jawa dipandang
sebagai kawasan yang paling siap untuk pengembangan manufaktur
tersebut. Pada akhirnya, pembangunan berbasis daratan itu menimbulkan
kesenjangan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia yang
terdiri atas banyak kepulauan dikelilingi laut.

Ketika orientasi daratan digunakan, negara ini juga kebingungan mau
mengarah menjadi negara agraris atau negara industri. Sebaliknya,
jika orientasi kepulauan diterapkan, jelas Indonesia berpotensi
menjadi negara maritim yang besar dan kuat di dunia.

Jauh sebelum Orde Baru, pandangan pembangunan berorientasi ke darat
bisa dikatakan sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. Orientasi
kelautan memacu terbentuknya karakter yang berpandangan luas,
terbuka, kosmopolit, banyak berinteraksi dengan dunia luar. Pandangan
seperti ini sangat tidak menguntungkan keberlanjutan penjajahan.

Maka, pelan-pelan bangsa ini dibuat melupakan kegagahan pahlawan-
pahlawan Majapahit dan Sriwijaya pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan
Nusantara serta kegigihan pejuang bahari melawan penjajahan. “Nenek
moyangku orang pelaut…,” sekadar lirik lagu yang tidak mencerminkan
visi anak bangsa ini.

POTENSI kelautan negeri ini diakui dunia. Namun, kemaslahatan
masyarakat tidak berusaha dicapai dengan memanfaatkan potensi itu.
Sebaliknya, potensi kelautan negeri ini menjadi incaran yang kerap
kali menimbulkan konflik muncul dengan negara-negara lain. Kerusakan
lingkungan juga menjadi dampak dari kebijakan yang tidak bervisi
kelautan.

Betapa pun masalah bermunculan, tanpa perubahan orientasi pembangunan
mendasar, kelautan hanya akan menjadi urusan sektoral yang tidak
membawa kesejahteraan bangsa. Padahal, lautan negara kepulauan
Indonesia adalah faktor eksistensial adanya Nusantara. Fungsi laut
yang vital bagi keutuhan wilayah nasional, fungsi vital sebagai
sumber daya alam, komponen penting pertahanan dan keamanan, serta
nilai vital lautan negeri ini dalam transportasi nasional dan
internasional, akan selalu terabaikan.

Mengawali reorientasi pembangunan yang sebelumnya berbasis daratan
menjadi basis kepulauan, Dimyati bersama Lembaga Kajian Strategis
Maritim Indonesia (Laksmi) mengusulkan pemerintah mengembangkan
konsep pita pengaman nasional.

Melalui konsep ini, seluruh pulau lingkar luar wilayah Indonesia
dihubungkan oleh titik pengaman. Dalam usulan rancangan pita pengaman
nasional yang digagas Laksmi, setidaknya terdapat 45 kawasan
kepulauan terluar yang berpotensi untuk dikembangkan dan difungsikan
menjadi titik pengaman.

Setiap titik itu dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan
pemerintahan lokal sekaligus pusat kegiatan ekonomi dan sosial
budaya, sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. Pengembangan
ekonomi yang terutama berbasis maritim antara lain dapat dilakukan
dengan membina nelayan, hortikultura, dan aqua culture. Sementara
pengembangan kebudayaan juga menjadi bukti kehadiran Indonesia di
kawasan itu.

Bukan perlu tentara saja untuk mempertahankan wilayah, tetapi rakyat
memegang peran penting. Masyarakat setempatlah yang juga akan
berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman atau
gangguan dari luar. (DAY)
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/28/Fokus/1776955.htm