Pelaksana adalah pejabat yang telah mengeluarkan surat paksa. (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang-Undang)).