Tags » Hukum (Law)

Mengenal Prinsip Cover Both Side(s)

Belakangan makin banyak isu berkaitan dengan kebebasan informasi, yang muncul di berbagai macam sarana pers dan media. Media-media ini menyebarluaskan informasi yang dimilikinya dalam berbagai bentuk dan sarananya sendiri, baik televisi, radio, internet, dan lain sebagainya yang memungkinkan masyarakat secara umum memperoleh informasi tersebut. 924 more words

Hukum (Law)

Perlindungan Hukum kepada Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Fiskus) dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya : Kondisi Kini dan Kondisi yang Seharusnya

Oleh : Bayari, S.P., M.Tax., M.H.[1]

 

  1. Pendahuluan

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Dalam ilmu hukum, istilah perlindungan hukum dapat bermakna sebagai berikut: 7,380 more words

Hukum (Law)

Konstruksi Pemikiran Max Weber

Max Weber merupakan salah satu tokoh yang memberikan gagasan mengenai keterkaitan antara hukum dan pembangunan. Keduanya berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suatu keterkaitan antara keduanya yang tidak mudah dipahami/ ditelaah dalam berbagai diskusi. 2,207 more words

Hukum (Law)

Kebebasan, Pers, dan Relasi Sosialnya

Belakangan kehidupan pers di Indonesia berkembang menjadi media yang memuat berita-berita konsumtif mengenai ketidakberdayaan, kebobrokan dan kesensasionalan bahkan gosip tanpa memberi jalan keluar. Oleh karenanya, pers dalam media massa tidak menghasilkan informasi yang mendidik masyarakat, tetapi lebih banyak menjadi sumber provokasi. 1,150 more words

Hukum (Law)

Menggugah Sub-Sistem Sosial: Hukum Pers

Kebutuhan akan informasi, merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sudah semestinya dipenuhi. Informasi bagi masyarakat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan kehidupan. Informasi ini, salah satunya diwadahi oleh pers. 1,014 more words

Hukum (Law)

me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh [Bag. 3]

Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia 

Klik  – Klik Klik

——- bag. 3

Pasal 23 UU No. 21/2000 merupakan ketentuan bahwa pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. 931 more words

Hukum (Law)

me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh [Bag. 2]

Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia 

Klik Klik – Klik

——- bag. 2

Fakta yang terjadi semenjak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2000, Kepmenakertrans No. 1,192 more words

Hukum (Law)