Tags » Kebijakan

DPP Peta Garut: Pemda Mesti Segera Keluarkan Kebijakan Antisipasi Kemacetan di Bunderan Suci

GARUT, FOKUSJabar.com : Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa kemacetan lalu lintas adalah hal yang lumrah di sebuah kota besar. Penyebabnya, jumlah kendaraan tidak sebanding dengan infrastrukturnya. 11 more words

Problem Serius Pendidikan Nasional

Oleh: Ahmad Kholili Hasib

Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, yang akan menerapkan lima hari sekolah (Senin-Jum’at) dengan penambahan jam belajar menjadi 8 jam yang menuai kontroversi akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Juni 2017. 1,445 more words

Human Being

Bulog Optimistis Serapan Setara Beras Dapat Tercapai

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan realisasi serapan setara beras pada  semester I 2017 baru mencapai 35 persen atau 1,27 juta ton dari target tahun ini sebanyak 3,7 juta ton. 192 more words

Berita Media

Dewan Ketahanan Pangan Usul Perbaikan Tata Kelola Beras

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Ketahanan Pangan mengusulkan agar pemerintah memperbarui kebijakan tata kelola beras. Ramainya kasus yang menimpa produsen beras Maknyuss, PT Indo Beras Unggul, dinilai menjadi momentum tepat untuk melakukan perubahan. 131 more words

Berita Media

State - Free Education

Adriano Rusfi
June 21, 2017

STATE-FREE EDUCATION

Berharap negara akan melapangkan jalan bagi anak bangsa untuk mengembangkan pendidikan yang memberadabkan, tampaknya semakin lama makin jauh panggang dari api. 458 more words

Pendidikan

Harga Acuan Gabah Rugikan Petani

JAKARTA (HN) – Petani di sejumlah wilayah terpaksa menjual Gabah Kering Panen (GKP) sesuai harga acuan meski bisa mendapatkan harga lebih baik. Saat ini Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 3.700 per kilogram. 490 more words

Berita Media

Pembatalan HET Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus Beras di Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, pembatalan harga eceran tertinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2017 tidak akan memengaruhi penanganan kasus di Bareskrim. 223 more words

Berita Media