Setiap 9 Februari, republik ini memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Bahkan ada istilah ‘puncak peringatan HPN’. Biasanya, di acara puncak ini selalu dihadiri pesohor atau penggede republik. Presiden, lengkap dengan wakil dan jajaran kabinetnya. Kemudian ada juga petinggi dari lembaga tinggi negara lainnya.

Peringatan puncak ini selalu digelar di gedung mewah. Maklum, selain hari besar bagi pers nasional, acara peringatan kan juga dihadiri petinggi republik. Jadi sudah mahfum kalau peringatannya gebyar gemebyar. Mungkin nilainya miliaran rupiah (dari mana ya diutnya, hehe). Acara serupa menjalar sampai ke daerah-daerah.

Dari serangakaian acara mewah nan riuh itu, adakah resolusi yang dilahirkan? Adakah pembacaan kritis terkait kondisi pers nasional kita? Adakah pencanangan untuk berperang melawan musuh, parasit dan penyakit yang menjangkiti pers kita? Jawabnya sederhana, TIDAK ADA. Acara hanya seremonial.

Yuk cium tangan penguasa. (sumber Merdeka.com)

Yuk cium tangan penguasa. (sumber Merdeka.com)

Saya pernah sekali mengikuti acara yang disebut puncak peringatan ini. Di sebuah hotel mewah di Surabaya, acara digelar. Tetamu mulai dari sipil, militer, pungusaha, birokrat, sampai petinggi BUMN hadir. Para tamu undangan dijamu luar biasa. Meja bundar bertuliskan nama tamu disiapkan panitia.

Ada tamu berlebel undangan biasa, ada pula yang VVIP. Acara dimulai dengan atraksi-atraksi hiburan. Ada pula pengumuman lomba karya tulis bagi wartawan. Kalau ditingkat nasional, disebut Adinegoro. Kalau di Jawa Timur, namanya Prapanca. Hadiahnya lumayanlah untuk tambahan penghasilan. Hehehe

Nah, di sela-sela acara, penitian membagi berbagai penghargaan kepada para tokoh dan institusi yang dianggap mendukung pers. Ada pejabat, ada perusahaan, ada tokoh pers sendiri sampai tokoh militer. Jumlahnya tidak sedikit. Ada 20-an penghargaan yang dibagi. Saya sampai geleng-geleng.

Heran juga dari beberapa penerima penghargaan itu, ada nama yang rutin mengancam para jurnalis di Surabaya yang kritis. Ada juga pejabat yang doyan memberi amplop ke jurnalis. Dari dua unsur itu saja, saya jadi bertanya apa aksi mereka itu masuk kategori mendukung kekebasan pers?

Kemudian ada pula sebuah perusahaan BUMN dinobatkan menjadi institusi yang mendukung dunia pers. Tanpa harus melakukan riset mendalam, saya tahu mengapa penghargaan itu diberikan kepada perusahaan tersebut. Jawabannya simple. Ternyata perusahaan itulah sponsor acara ‘puncak peringatan’. hihihi

Ya sudahlah, pemberian itu kan hak hak prorogatif presiden, eh panitia. Judulnya, dari, oleh dan untuk kita (baca: mereka). Saya sih cuma ikutan acaranya dan menikmati panganan yang lezat-lezat. Sambil makan, senyum-senyum sendiri kalau ingat sispa saja yang diberi penghargaan.

Setelah itu, bisa ditebak. Acara bubar. Undangan berjabat tangan dengan para tetamu VVIP. Salam-salaman. Kemudian saya tanya ke seorang teman, ”Terus setelah puncak peringatan, pers kita mau ngapain?”. Teman saya menjawab tanpa kata. Dia hanya mengangkat pundaknya sembari menjulurkan lidah.

Saya jurnalis pemula. Menjadi jurnalis pada era pasca reformasi. Saya anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Organisasi ini lahir beberapa tahun sebelum kejatuhan Soeharto. Pendiri organisasi ini adalah penentang utama Soeharto yang memberangus kebebasan pers.

Pasca reformasi, muncul berbagai organisasi pers sebagai konsekuensi dari kebebasan pers itu sendiri. Tidak masalah juga. Namun, apakah kemudian kelahiran ini membuat kebebasan pers itu semakin hakiki? Ini masalahnya. Ternyata tidak. Nyatanya, aksi genit ini malah melahirkan musuh baru yang lebih masif.

Siapa musuh pers hari ini? Musuh pers hari ini bukan penguasa zalim yang otoriter. Musuh pers saat ini adalah pers itu sendiri. Musuh kita adalah di antara kita sendiri. Musuh pers yang paling utama adalah mereka yang melacurkan pers ke jurang kenistaan. Tentu ada mengerti maksud saya.

Musuh pers itu berwujud, media partisan, praktik culas konfergensi media, upah murah dan tentu saja praktik bodrek! Praktik ini mirip penyakit. Wartawan didik menerima suap, amplop dan isinya. Praktik yang menyuburkan korupsi. Adakah di HPN yang membahas ini?

Mengapa AJI lahir? Itu karena wartawan beserta organisasinya diam. Mereka malah menjadi corong penguasa. Menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Menjadi penerjemah apa maunya penguasa. Mereka tidak sepakat dengan kebebasan pers. Mereka lebih cocok disebut humas-nya penguasa. Tidak ada mereka ketika banyak jurnalis dibunuh oleh penguasa.

Mereka diam ketika berbagai media massa dibredel. Tidak ada mereka saat itu. Mereka yang membungkuk ketika bersalaman dengan penguasa, sungguh menjadi karti mati bagi kebebasan pers. Mereka akar dari kekerasan itu sendiri. Mereka melegitimasi penindasan dan kesewenang-wenangan penguasa.

AJI kemudian lahir sebagi tradisi baru, bukan sekedar organisasi. Secara organisatoris, AJI bukanlah apa-apa. AJI lebih kuat pada gagasan dan ideologi ketimbang infrastrukturnya. Tidak masalah. Toh ideologi itu kemudian menggelorakan perlawanan. AJI bukan penonton, melainkan pelaku sejarah dalam mewujudkan kebebasan pers.

Kemudian, ada organsiasi yang mengklaim hari jadinya sebagai Hari Pers Nasional (HPN) melalui kongresnya. Bolehlah mereka mencanangkan itu. Tapi saya hanya ingin bertanya, ke mana mereka saat pers dipenjara tirani? Ke mana mereka saat berbagai media dibredel? Ke mana mereka saat banyak jurnalis dibunuh? Ke mana mereka saat penguasa menyortir isi berita?

Mereka tidak ke mana-mana. Mereka malah menjadi bagian dari semua peristiwa itu. Jadi, kemudian mereka menetapkan hari jadinya sebagai Hari Pers Nasional? Pers yang mana ini? Cuma situ kali. Sambil senyum saya mikir, kok ya pede mereka itu menjadikan hari jadinya sebagai hari pers.

Penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional tertuang dalam Keputusan Presiden No. 5/1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Sosok yang menjadi musuh kebebasan pers. Mau tahu siapa pengusul tanggal itu? Tidak lain tidak bukan, adalah Harmoko. Masih belum tahu siapa dia?

Tentu tahu lah. Jadi berdasarkan ’petunjuk bapak presiden’ Hari Pers Nasional diputuskan sesuai dengan tanggal kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Nah bukan kebetulan orang yang selalu meminta petunjuk presiden itu adalah Ketua PWI Pusat. Jadi cucok deh dengan petunjuk majikannya.

Heran juga, mengapa dia mengusulkan hari lahir PWI. Padahal, geliar pers di Indonesia jauh sebelum PWI lahir. Ada hari jadi tokoh pers awal negeri ini, Raden Mas Tirto Adisuryo, ada tanggal lahirnya Meda Prijaji. Tetapi ya karena sesuai dengan petunjuk presiden akhirnya tanggal lahirnya sebuah organisasi lah yang dipilih.

Tapi ya sudahlah, itu kan suka-suka mereka. Bagi saya dan organisasi saya, sejarah pers itu hanya bisa diartikan secara mendalam, jujur dan apa adanya. Pada akhirnya, saya hanya ingin mengucapkan, Selamat Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Tags » Suap

Bukan Hari Pers, Cuma Ultahnya PWI