Tags » Urusan Pemerintahan

Pembuktian dan Pembukuan Hak Atas Tanah

By: Rendra Topan

Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 – Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Uraian mengenai hal ini terdiri atas: 807 more words

Urusan Pemerintahan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

By: Rendra Topan

Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas tampak serupa namun mempunyai pengertian yang berbeda. 491 more words

Urusan Pemerintahan

Kurikulum

By: Rendra Topan

Standar nasional pendidikan merupakan acuan atau pedoman dalam perumusan kurikulum, yang diatur dalam Pasal 36 – Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional… 445 more words

Urusan Pemerintahan

Standar Nasional Pendidikan

By: Rendra Topan

Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona… 259 more words

Urusan Pemerintahan

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

By: Rendra Topan

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diuraikan sebagai berikut: 859 more words

Urusan Pemerintahan

Jalan Menurut Undang-Undang

By: Rendra Topan

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi dalam rangka mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. 572 more words

Urusan Pemerintahan

Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

By: Rendra Topan

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur mengenai kategori pendidikan dengan tahapan yang jelas. 483 more words

Urusan Pemerintahan